BPK Bengkulu sayangkan opini WTP hanya seremoni

Bengkulu (Antara) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu menyayangkan adanya pemerintah daerah yang menyikapi hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa opini (WTP) hanya sekedar seremoni atau perayaan saja.

"Saya menilai ada yang berjuang meraih WTP hanya untuk berlomba-lomba pasang iklan selamat di media, ini sangat kita sayangkan, seharusnya laporan keuangan dengan opini WTP berperan penting memajukan daerah," kata Pelaksana Harian Kepala BPK Bengkulu Imam Muslih di Bengkulu, Kamis.

Menurut dia, provinsi, kabupaten dan kota di Bengkulu seharusnya bisa meraih opini WTP karena yang volume keuangan dan aset yang dikelola pemerintah setempat masih kecil.

"Dengan volume APBD yang berkisar Rp700 miliar hingga Rp1,3 triliun, ini masih kecil, jumlah aset pun tidak seberapa, tapi masih ada yang belum WTP, coba kita bandingkan dengan BUMN besar, keuangan puluhan triliun, aset di seluruh Indonesia, tetapi dapat meraih WTP," kata dia.

Melihat fenomena daerah kecil dengan kondisi keuangan masih berkembang, ia menilai tidak susah untuk mengelola keuangan dan aset.

"Seharusnya WTP bukan barang mewah, seharusnya itu menjadi keharusan, demi kemajuan daerah, kita sudah mendorong pemerintah daerah yang baru meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk serius mengelola sistem keuangan, terutama aset," kata dia.

Aset merupakan hal yang menjadi polemik pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu sehingga permasalahan itu terus terulang pada laporan keuangan yang disampaikan dan diperiksa BPK.

"Mengapa kita masih memberi opini WDP terhadap kota dan beberapa kabupaten di Bengkulu, ya karena mereka sudah empat kali (laporan keuangan) tetap seperti itu, permasalahan aset," ucapnya.

Untuk laporan keuangan 2015, BPK setempat mengharapkan pemerintah daerah yang telah berhasil meraih opini WTP tetap memperbaiki kualitas leporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

"Bagi yang masih WDP, kita berharap bisa WTP, ayo kita serius memperbaiki pengelolaan keuangan, memang opini WTP tidak menjamin tidak ada kosupsi, tetapi kita bisa meminimalkan," ujarnya.***3***