"Reses ini dilakukan guna melihat kondisi dan menampung aspirasi masyarakat, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas," ujar Srie Rezeki selaku juru bicara kalangan DPRD saat rapat paripurna, Senin.
Sidang Paripurna ke IX ini dihadiri 36 anggota, serta Wakil Gubernur, Sultan Bachtiar Najamuddin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda), Sumardi, dan Asisten II, Edy Waluyo.
Hasil reses anggota dewan antara lain pembangunan jalan di 10 kabupaten/ kota yang dianggap belum layak, mayoritas hanya tambal sulam, serta tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya. Hal ini seperti terjadi di Kabupaten Seluma serta jalan dari Kabupaten Bengkulu Utara menuju Lebong, anggota DPRD berharap pengerjaan jalan dapat dilakukan secepatnya karena anggaran yang diperlukan sudah tersedia."Di bidang pertanian, kita berharap pemerintah menyalurkan bantuan bibit ternak maupun tanaman guna memaksimalkan capaian," katanya.
Di samping itu, anggota DPRD juga menemukan kurangnya peningkatan pembangunan gedung sekolah, dan meubeler yang sudah tidak layak digunakan. Pihaknya berharap pemerintah dapat menempatkan tenaga pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diletakkan di daerah-daerah terpencil sehingga jangan sampai ada penumpukan guru di sekolah-sekolah ibukota provinsi, kabupaten, atau pun ibukota kecamatan.
"Yang selama ini terjadi, pengajar di daerah terpencil hanya berstatus honorer bahkan kekurangan guru. Kita juga berharap ada penghapusan sejumlah pungutan yang membebani para wali murid," lanjutnya.
Beberapa hal lain di antaranya anggota DPRD meminta agar dilakukan tebas bayang di sepanjang jalan yang dilakukan secara berkala untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga perlu dilakukan penyaluran alat pertanian berupa handtractor, pupuk bersubsidi, serta dilakukan penyuluhan secara berkala. Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki saluran irigasi dan tersier agar sawah tidak kekurangan air.
"Perlu untuk dilakukan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan, penyediaan obat berkualitas, serta biaya rawat inap yang terjangkau bagi masyarakat. Sejauh ini masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti tentang peralihan kartu Jamkesprov ke BPJS sehingga sosialisasi perlu di tingkatkan," tambah Srie.
Di sisi lain, seleksi dan pemutakhiran data penerima "Kartu Sakti" juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak ada masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini juga berlaku untuk penerima bantuan Raskin.
Anggota DPRD menilik masalah pembangunan moral yang dinilai belum efektif. Sehingga untuk menanggulangi hal itu perlu diberikan insentif kepada para guru ngaji di daerah.
"Kita melihat masyarakat juga masih susah mendapatkan air bersih. Kita juga ingin memperjuangkan listrik masuk desa agar penerangan merata di seluruh kabupaten/ kota," lanjutnya.
Terakhir, anggota DPRD berharap pemerintah mempermudah pengurusan sertifikat tanah melalui prona, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta akta, dan secepatnya dilakukan penyelesaian sengketa lahan dan perumahan masyarakat.(Antara)Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015