BI minta Pemda realisasikan pembangunan infrastruktur

Bengkulu (Antara) - Bank Indonesia meminta pemerintah daerah bisa segera merealisasikan pembangunan infrastruktur, mengingat hal ini dapat menjadi salah satu usaha bertahan terhadap pengaruh perekonomian global yang belum stabil.

"Memang kalau dilihat dari pengaruh, belanja pemerintah untuk realisasi pembangunan hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetapi ada efek positif yang lebih besar dari realisasi pembangunan ini," kata Kepala Grup Riset Ekonomi Direktorat Kebijakan Ekonomi Bank Indonesia (BI), Yoga Affandi, di Bengkulu, Kamis.

Menurutnya, realisasi pembangunan memang tidak berdampak banyak jika dikalkulasi sebagai penyumbang pertumbuhan perekonomian, namun lebih berdampak psikologis bagi dunia usaha.

"Ada efek 'confidence' terhadap dunia usaha dan investor, ini yang dibutuhkan, ketika dolar AS menguat, artinya investor lebih memilih menarik saham untuk diinvestasikan ke AS yang perekonomian dan nilai tukar mata uangnya sedang menguat," kata dia lagi.

Dia menyatakan, berbagai pembangunan infrastruktur menjadi menjadi salah satu poin agar investor tetap bertahan, mengingat merealisasikan belanja pembangunan artinya memberikan iklim investasi di berbagai bidang menjadi lebih positif.

Ia memberi contoh, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jalan, akan memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat, karena distribusi barang menjadi lebih efektif.

Pengaruh lebih luas, pada sektor pariwisata, dengan kondisi jalan daerah yang baik membuat kenyamanan bagi turis dan akan meningkatkan kunjungan.

Iklim pariwisata yang tumbuh positif akan beriringan dengan pertumbuhan kenyamanan investor untuk berinvestasi di bidang perhotelan, paket perjalanan wisata, serta sisi kuliner dan usaha kreatif, ujar dia lagi.

BI Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat realisasi anggaran sampai kuartal II tahun 2015 baru sekitar 23,16 persen.

"Ada ketakutan dari pemerintah daerah menggenjot realisasi anggaran, karena takut bermasalah hukum seperti tersangkut kasus korupsi. Ini seharusnya tidak menjadi alasan jika pembangunannya sesuai aturan," katanya.***1***