Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah menyiapkan pengisian data website monitoring dan evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting Tahun 2024.
Kepala Bidang Sosial Pelayanan Dasar Bappeda Rejang Lebong Evlin Yulia Sari dalam rapat koordinasi pengisian data website evaluasi penurunan stunting di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong saat ini terus mengalami penurunan dari Tahun 2021 mencapai 21 persen, kemudian turun menjadi 20,2 persen pada 2022, dan Tahun 2023 di angka 16 persen.
"Rapat yang kita laksanakan hari ini membahas teknis pengisian data web monitoring dan evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting 2024," kata dia.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi ini dilakukan bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung di Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rejang Lebong di antaranya Bappeda, DP3A-PPKB, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dikbud, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kominfo.
Pada pengisian dan penginputan data penanganan stunting tersebut, kata dia, kalangan OPD terkait di TPPS Rejang Lebong dapat mengumpulkan sekaligus menginput data-datanya ke web monitoring dan evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting 2024 di server Kemendagri.
Sedangkan untuk data-data yang akan di-input oleh masing-masing OPD ini sesuai dengan peran dan fungsi OPD terkait, di data-data dalam website ini dapat dilihat oleh daerah lainnya sehingga tidak boleh salah meng-input.
Untuk itu dia, berharap petugas yang menangani dan mengelola data stunting di setiap OPD agar jangan sampai ditukar atau diganti, karena jika ditukar akan berdampak bagi kelancaran pemasukan data-data penanganan stunting.
Sementara itu untuk delapan aksi integrasi tingkat kabupaten/kota, tambah dia, terdiri dari pengidentifikasian sebaran prevalensi stunting, keluarga berisiko stunting, kondisi cakupan layanan, situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan, aksi rencana tindak lanjut dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis dan 64 indikator target.
Kemudian aksi memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi antar OPD dengan pemerintah dan masyarakat melalui rembuk stunting mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan aksi kedelapan ialah review yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting.
Dia menambahkan, untuk target waktu pelaksanaan aksi konvergensi Tahun 2024 terhitung Januari - Februari berupa analisis situasi, Februari – Maret tentang rencana kegiatan. Selanjutnya rembuk stunting pada Maret – April, sedangkan di bulan Maret – Juni tentang penyiapan peraturan bupati (perbup).
Seterusnya Januari – Desember program pembinaan pemdes/kelurahan dan masyarakat. Januari – Desember tentang manajemen data. Pengukuran dan publikasi Agustus – September, serta review tahunan dilaksanakan pada bulan Januari – Februari.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Kepala Bidang Sosial Pelayanan Dasar Bappeda Rejang Lebong Evlin Yulia Sari dalam rapat koordinasi pengisian data website evaluasi penurunan stunting di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong saat ini terus mengalami penurunan dari Tahun 2021 mencapai 21 persen, kemudian turun menjadi 20,2 persen pada 2022, dan Tahun 2023 di angka 16 persen.
"Rapat yang kita laksanakan hari ini membahas teknis pengisian data web monitoring dan evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting 2024," kata dia.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi ini dilakukan bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung di Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rejang Lebong di antaranya Bappeda, DP3A-PPKB, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dikbud, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kominfo.
Pada pengisian dan penginputan data penanganan stunting tersebut, kata dia, kalangan OPD terkait di TPPS Rejang Lebong dapat mengumpulkan sekaligus menginput data-datanya ke web monitoring dan evaluasi konvergensi percepatan penurunan stunting 2024 di server Kemendagri.
Sedangkan untuk data-data yang akan di-input oleh masing-masing OPD ini sesuai dengan peran dan fungsi OPD terkait, di data-data dalam website ini dapat dilihat oleh daerah lainnya sehingga tidak boleh salah meng-input.
Untuk itu dia, berharap petugas yang menangani dan mengelola data stunting di setiap OPD agar jangan sampai ditukar atau diganti, karena jika ditukar akan berdampak bagi kelancaran pemasukan data-data penanganan stunting.
Sementara itu untuk delapan aksi integrasi tingkat kabupaten/kota, tambah dia, terdiri dari pengidentifikasian sebaran prevalensi stunting, keluarga berisiko stunting, kondisi cakupan layanan, situasi ketersediaan program dan praktik manajemen layanan, aksi rencana tindak lanjut dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis dan 64 indikator target.
Kemudian aksi memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi antar OPD dengan pemerintah dan masyarakat melalui rembuk stunting mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan aksi kedelapan ialah review yang dilakukan pemerintah kabupaten terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting.
Dia menambahkan, untuk target waktu pelaksanaan aksi konvergensi Tahun 2024 terhitung Januari - Februari berupa analisis situasi, Februari – Maret tentang rencana kegiatan. Selanjutnya rembuk stunting pada Maret – April, sedangkan di bulan Maret – Juni tentang penyiapan peraturan bupati (perbup).
Seterusnya Januari – Desember program pembinaan pemdes/kelurahan dan masyarakat. Januari – Desember tentang manajemen data. Pengukuran dan publikasi Agustus – September, serta review tahunan dilaksanakan pada bulan Januari – Februari.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024