Mukomuko (Antara) - Penjabat Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Tarmizi minta bantuan kepala desa dan camat untuk mengendalikan aktivitas perambahan kawasan hutan negara yang berada dekat dengan wilayahnya masing-masing.
"Kami mohon bantuan kepala desa dan camat karena mereka yang paling tahu ada atau tidak aktivitas perambahan di wilayahnya. Selanjutnya mereka bisa mengendalikan," kata Tarmizi, di Mukomuko, Kamis.
Tarmizi mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Baktiar Najamudin yang tengah melakukan kunjungan kerja ke kabupaten yang berjarak 270 kilometer sebelah utara Kota Bengkulu.
Pertemuan dengan Wakil Gubernur Bengkulu itu dihadiri oleh sebanyak 151 kepala desa dan lurah dan 15 pejabat camat di daerah itu.
Tarmizi menegaskan, jangan sampai kepala desa di daerahnya ikut terlibat dalam melakukan perambahan kawasan hutan negara.
"Haram hukumnya kelau kepala desa merambah kawasan hutan," ujarnya.
Agar tidak terjadi perambahan hutan, katanya, pemerintah setempat berupaya menjalin kerja sama dengan PT Sifef Biodiversity Indonesia.
Selain itu, katanya, pemerintah melalui Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) setempat berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan pelaku perambahan kawasan hutan.
"Perambahan hutan sedikit demi sedikit diminimalisir," ujarnya.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Kami mohon bantuan kepala desa dan camat karena mereka yang paling tahu ada atau tidak aktivitas perambahan di wilayahnya. Selanjutnya mereka bisa mengendalikan," kata Tarmizi, di Mukomuko, Kamis.
Tarmizi mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Baktiar Najamudin yang tengah melakukan kunjungan kerja ke kabupaten yang berjarak 270 kilometer sebelah utara Kota Bengkulu.
Pertemuan dengan Wakil Gubernur Bengkulu itu dihadiri oleh sebanyak 151 kepala desa dan lurah dan 15 pejabat camat di daerah itu.
Tarmizi menegaskan, jangan sampai kepala desa di daerahnya ikut terlibat dalam melakukan perambahan kawasan hutan negara.
"Haram hukumnya kelau kepala desa merambah kawasan hutan," ujarnya.
Agar tidak terjadi perambahan hutan, katanya, pemerintah setempat berupaya menjalin kerja sama dengan PT Sifef Biodiversity Indonesia.
Selain itu, katanya, pemerintah melalui Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) setempat berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan pelaku perambahan kawasan hutan.
"Perambahan hutan sedikit demi sedikit diminimalisir," ujarnya.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015