Bengkulu (Antara) - Direktur Wahana Linkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Beny Ardiansyah menilai bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu masih mengandalkan perekonomian bertumpu pada aktivitas destruktif atau pengrusakan alam.
"Di saat semua negara berlomba-lomba mengembangkan energi terbarukan untuk mendukung ekonomi hijau, calon pemimpin daerah kita masih bertumpu pada ekonomi destruktif," katanya di Bengkulu, Rabu.
Beny mengatakan bahwa dari hasil debat pasangan calon gubernur-wakil gubernur sesi pertama yang digelar beberapa hari lalu, kedua pasangan calon tidak berhasil memberikan gambaran yang jelas untuk meningkatkan perekonomian daerah ini.
Meski debat tentang perekonomian dan sumber daya alam akan dikupas lebih dalam pada debat calon sesi kedua yang akan digelar pada 27 November, menurut dia dari materi kampanya yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan tidak memberikan harapan terwujudnya keadilan ekologis.
"Bahkan salah satu calon memiliki rencana menghabisi hutan pantai untuk pertambakan, padahal keselamatan masyarakat Bengkulu dari terjangan tsunami bergantung pada kelestarian hutan pantai, terutama mangrove," ucapnya.
Walhi Bengkulu kata Beny mendorong tiga agenda politik lingkungan kepada kedua pasangan calon kepala daerah dengan dasar pemikiran bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan politik.
Tiga agenda tersebut yakni mendesak pemerintahan ke depan untuk mereformasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
"Pemerintah perlu mengakhiri rezim sektoral pengelolaan sumber daya alam dan membentuk perizinan satu atap dengan merevisi seluruh kebijakan yang tumpang tindih," tuturnya.
Kedua, pemerintah perlu mendorong agenda peradilan lingkungan, mengingat kejahatan lingkungan hidup sudah masuk pada kategori kejahatan luar biasa yang menimbulkan korban jiwa, korban materi maupun kerugian sosial ekologis yang tidak dapat dinilai dalam sebuah hitungan (valuasi) ekonomi.
Selanjutnya, ketiga adalah mendorong penyelesaikan konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
"Bengkulu punya catatan buruk karena memiliki jumlah korban tertinggi dalam konflik lahan di Indonesia," ujarnya.
Konflik lingkungan hidup, sumber daya alam dan agraria menurut dia mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan demikian, pilkada juga merupakan momentum politik untuk mendesakkan agenda politik lingkungan hidup sebagai jalan mewujudkan keadilan ekologis.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Di saat semua negara berlomba-lomba mengembangkan energi terbarukan untuk mendukung ekonomi hijau, calon pemimpin daerah kita masih bertumpu pada ekonomi destruktif," katanya di Bengkulu, Rabu.
Beny mengatakan bahwa dari hasil debat pasangan calon gubernur-wakil gubernur sesi pertama yang digelar beberapa hari lalu, kedua pasangan calon tidak berhasil memberikan gambaran yang jelas untuk meningkatkan perekonomian daerah ini.
Meski debat tentang perekonomian dan sumber daya alam akan dikupas lebih dalam pada debat calon sesi kedua yang akan digelar pada 27 November, menurut dia dari materi kampanya yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan tidak memberikan harapan terwujudnya keadilan ekologis.
"Bahkan salah satu calon memiliki rencana menghabisi hutan pantai untuk pertambakan, padahal keselamatan masyarakat Bengkulu dari terjangan tsunami bergantung pada kelestarian hutan pantai, terutama mangrove," ucapnya.
Walhi Bengkulu kata Beny mendorong tiga agenda politik lingkungan kepada kedua pasangan calon kepala daerah dengan dasar pemikiran bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan politik.
Tiga agenda tersebut yakni mendesak pemerintahan ke depan untuk mereformasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
"Pemerintah perlu mengakhiri rezim sektoral pengelolaan sumber daya alam dan membentuk perizinan satu atap dengan merevisi seluruh kebijakan yang tumpang tindih," tuturnya.
Kedua, pemerintah perlu mendorong agenda peradilan lingkungan, mengingat kejahatan lingkungan hidup sudah masuk pada kategori kejahatan luar biasa yang menimbulkan korban jiwa, korban materi maupun kerugian sosial ekologis yang tidak dapat dinilai dalam sebuah hitungan (valuasi) ekonomi.
Selanjutnya, ketiga adalah mendorong penyelesaikan konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
"Bengkulu punya catatan buruk karena memiliki jumlah korban tertinggi dalam konflik lahan di Indonesia," ujarnya.
Konflik lingkungan hidup, sumber daya alam dan agraria menurut dia mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan demikian, pilkada juga merupakan momentum politik untuk mendesakkan agenda politik lingkungan hidup sebagai jalan mewujudkan keadilan ekologis.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015