Mukomuko (Antara) - Penjabat Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Tarmizi, melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di daerah itu.
"FKUB dilibatkan juga karena berbagai penanganan masalah SARA masih berkaitan dengan tugas dan fungsi forum ini," kata Tarmizi, di Mukomuko, Senin.
Tarmizi melibatkan FKUB bergabung dalam sebuah tim, yakni gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan media massa. Tim ini akan menyamakan pandangan dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa SARA di daerah itu.
Tidak hanya FKUB, katanya, pihak Kementerian Agama (Kemenag) setempat juga dilibatkan dalam kegiatan ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ia menginginkan semua unsur masyarakat termasuk media massa bergabung menjadi satu untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa SARA di kabupaten itu.
Begitu juga dengan seluruh pejabat camat di daerah itu, katanya, karena camat dan kepala desa yang menguasai kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing.
Selain itu, ia juga minta media massa terutama koran lokal daerah itu berimbang dalam pemberitaannya, apalagi pemberitaan yang terkait dengan konflik sosial di masyarakat.
Ia mengatakan pemberitaan yang berimbang tersebut bertujuan untuk mengantisipasi konflik sosial yang terpicu dari pemberitaan di media massa.
"Pola pikir masyarakat di perdesaan tidak sama dengan perkotaan. Sehingga cara mereka menterjemahkan bahasa berita juga berbeda-beda," katanya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"FKUB dilibatkan juga karena berbagai penanganan masalah SARA masih berkaitan dengan tugas dan fungsi forum ini," kata Tarmizi, di Mukomuko, Senin.
Tarmizi melibatkan FKUB bergabung dalam sebuah tim, yakni gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan media massa. Tim ini akan menyamakan pandangan dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa SARA di daerah itu.
Tidak hanya FKUB, katanya, pihak Kementerian Agama (Kemenag) setempat juga dilibatkan dalam kegiatan ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ia menginginkan semua unsur masyarakat termasuk media massa bergabung menjadi satu untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa SARA di kabupaten itu.
Begitu juga dengan seluruh pejabat camat di daerah itu, katanya, karena camat dan kepala desa yang menguasai kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing.
Selain itu, ia juga minta media massa terutama koran lokal daerah itu berimbang dalam pemberitaannya, apalagi pemberitaan yang terkait dengan konflik sosial di masyarakat.
Ia mengatakan pemberitaan yang berimbang tersebut bertujuan untuk mengantisipasi konflik sosial yang terpicu dari pemberitaan di media massa.
"Pola pikir masyarakat di perdesaan tidak sama dengan perkotaan. Sehingga cara mereka menterjemahkan bahasa berita juga berbeda-beda," katanya. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015