Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyiapkan dana sebesar Rp11 miliar dalam APBD 2016 untuk membayar honorarium bagi sebanyak 1.900 guru dan staf sekolah di daerah itu.
"Tahun 2016 kita masih mempekerjakan 1.900 orang guru dan staf honorer sekolah. Anggaran untuk gajinya sebesar Rp11 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nur Hasni, di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan, sampai sekarang belum ada rencana pemerintah setempat untuk menghapus tenaga honorer tersebut, mengingat masih banyaknya kekurangan pegawai negeri sipil di daerah itu.
Diharapkan ada kebijakan honorer itu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K), namun sampai sekarang belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
"Kalau sudah ada P3K, kemungkinan tenaga honorer dihapus. Kalau sekarang tenaga mereka masih sangat dibutuhkan," ujarnya.
Keberadaan honorer tersebut, katanya, telah menutupi kekurangan jumlah tenaga guru di daerah itu.
"Kalau jumlah guru kita sudah cukup karena ditutupi oleh tenaga honorer," ujarnya.
Namun, katanya, tidak seluruh guru dan staf honorer sekolah itu diperpanjang kontrak kerjanya tahun 2016. Pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak kerja honorer yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Termasuk, katanya, salah satunya kontrak kerja seorang guru honorer yang terbukti berbuat mesum.
"Bisa kena sanksi dilihat dari kasusnya, pemutusan kontrak kerja atau tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya tahun 2016," ujarnya. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Tahun 2016 kita masih mempekerjakan 1.900 orang guru dan staf honorer sekolah. Anggaran untuk gajinya sebesar Rp11 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nur Hasni, di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan, sampai sekarang belum ada rencana pemerintah setempat untuk menghapus tenaga honorer tersebut, mengingat masih banyaknya kekurangan pegawai negeri sipil di daerah itu.
Diharapkan ada kebijakan honorer itu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K), namun sampai sekarang belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
"Kalau sudah ada P3K, kemungkinan tenaga honorer dihapus. Kalau sekarang tenaga mereka masih sangat dibutuhkan," ujarnya.
Keberadaan honorer tersebut, katanya, telah menutupi kekurangan jumlah tenaga guru di daerah itu.
"Kalau jumlah guru kita sudah cukup karena ditutupi oleh tenaga honorer," ujarnya.
Namun, katanya, tidak seluruh guru dan staf honorer sekolah itu diperpanjang kontrak kerjanya tahun 2016. Pihaknya tidak akan memperpanjang kontrak kerja honorer yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Termasuk, katanya, salah satunya kontrak kerja seorang guru honorer yang terbukti berbuat mesum.
"Bisa kena sanksi dilihat dari kasusnya, pemutusan kontrak kerja atau tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya tahun 2016," ujarnya. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015