Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Syamsul Effendi menyatakan sebanyak 3.500 rumah tidak layak huni di daerah itu sejak beberapa tahun belakangan sudah dilakukan pembedahan atau renovasi.
"Dalam kurun waktu tiga tahun masa jabatan kami sebagai kepala daerah sudah ada 3.500 rumah tidak layak huni yang telah mendapat bantuan program bedah rumah," kata dia di Rejang Lebong, Selasa.
Dia menjelaskan, program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH tersebut berasal dari program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) terhitung dirinya menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong pada 2020 lalu, dengan pembiayaan dari APBN dan APBD Rejang Lebong.
Program bedah rumah itu sendiri, kata dia, semula ditargetkan sebanyak 5.000 unit untuk masa jabatan lima tahun, namun karena periode jabatan bupati dan wakil bupati ini tidak sampai lima tahun sehingga baru bisa direalisasikan sebanyak 3.500 unit.
"Kendati tidak sampai 5.000 unit dari target semula, namun capaian sebanyak 3.500 unit ini sudah cukup baik," terangnya.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong Samsul Ma'arif menyebutkan pada Tahun 2024 ini daerah itu menerima kuota bedah rumah sebanyak 363 unit.
"Kuota penerima program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebanyak 363 unit RTLH, jumlah ini lebih banyak dari Tahun 2023 lalu sebanyak 159 unit RTLH," jelas dia.
Program bedah rumah itu sendiri diberikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang disiapkan dalam APBD Tahun 2024 ini dalam bentuk Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS).
Pada program bedah rumah ini setiap warga penerimanya akan mendapatkan bantuan dana yang ditransfer melalui rekening bank masing-masing sebesar Rp20 juta, di mana dengan anggaran ini diharapkan adanya swadaya dari penerima bantuan dan warga sekitarnya sehingga bisa mencukupi kekurangannya dalam bedah rumah itu.
Sementara itu untuk pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong, tambah dia, saat ini masih dalam pendataan warga yang berhak menerimanya tersebar dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Dalam kurun waktu tiga tahun masa jabatan kami sebagai kepala daerah sudah ada 3.500 rumah tidak layak huni yang telah mendapat bantuan program bedah rumah," kata dia di Rejang Lebong, Selasa.
Dia menjelaskan, program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH tersebut berasal dari program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) terhitung dirinya menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong pada 2020 lalu, dengan pembiayaan dari APBN dan APBD Rejang Lebong.
Program bedah rumah itu sendiri, kata dia, semula ditargetkan sebanyak 5.000 unit untuk masa jabatan lima tahun, namun karena periode jabatan bupati dan wakil bupati ini tidak sampai lima tahun sehingga baru bisa direalisasikan sebanyak 3.500 unit.
"Kendati tidak sampai 5.000 unit dari target semula, namun capaian sebanyak 3.500 unit ini sudah cukup baik," terangnya.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong Samsul Ma'arif menyebutkan pada Tahun 2024 ini daerah itu menerima kuota bedah rumah sebanyak 363 unit.
"Kuota penerima program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebanyak 363 unit RTLH, jumlah ini lebih banyak dari Tahun 2023 lalu sebanyak 159 unit RTLH," jelas dia.
Program bedah rumah itu sendiri diberikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang disiapkan dalam APBD Tahun 2024 ini dalam bentuk Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS).
Pada program bedah rumah ini setiap warga penerimanya akan mendapatkan bantuan dana yang ditransfer melalui rekening bank masing-masing sebesar Rp20 juta, di mana dengan anggaran ini diharapkan adanya swadaya dari penerima bantuan dan warga sekitarnya sehingga bisa mencukupi kekurangannya dalam bedah rumah itu.
Sementara itu untuk pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Rejang Lebong, tambah dia, saat ini masih dalam pendataan warga yang berhak menerimanya tersebar dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024