Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko membuka posko pengaduan di setiap kecamatan. Posko ini dibuka untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak masuk dalam data pemilih untuk Pilkada 2024 oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Wibowo, di Mukomuko, Selasa (25/6) mengatakan posko pengaduan data pemilih kini dibuka di sekretariat Bawaslu dan seluruh sekretariat Panwaslu kecamatan di 15 kecamatan daerah ini.
"Mulai saat ini posko sudah bisa menerima pengaduan, tetapi masyarakat diimbau menunggu waktu pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih," katanya.
Meski kegiatan coklit yang dilakukan KPU berlangsung selama satu bulan, Bawaslu tetap melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada warga yang terlewatkan.
"Kami telah mengingatkan PPK dan PPS untuk aktif mengawasi pantarlih dalam melakukan coklit data warga. Jangan sampai ada warga yang tidak terdata," kata Teguh.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menanyakan identitas petugas yang melakukan coklit data guna mengantisipasi petugas gadungan yang berusaha memanfaatkan situasi untuk meminta data warga.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Marjono, menjelaskan bahwa kegiatan coklit data warga yang tersebar di daerah ini merupakan tahapan penting dalam Pilkada 2024.
"Kegiatan coklit data warga berlangsung selama satu bulan, dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024," jelasnya.
Menurut data dari KPU RI, DP4 (Data Pemilih Pemula) untuk Pilkada 2024 mencatat 139.778 pemilih, meningkat dibandingkan Pemilu 2024 yang hanya 138.240 jiwa.
Marjono juga menambahkan, jumlah petugas pantarlih yang tersebar di 148 desa dan tiga kelurahan di daerah ini sebanyak 549 orang yang ditugaskan untuk melakukan coklit data warga di 324 TPS.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Wibowo, di Mukomuko, Selasa (25/6) mengatakan posko pengaduan data pemilih kini dibuka di sekretariat Bawaslu dan seluruh sekretariat Panwaslu kecamatan di 15 kecamatan daerah ini.
"Mulai saat ini posko sudah bisa menerima pengaduan, tetapi masyarakat diimbau menunggu waktu pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih," katanya.
Meski kegiatan coklit yang dilakukan KPU berlangsung selama satu bulan, Bawaslu tetap melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada warga yang terlewatkan.
"Kami telah mengingatkan PPK dan PPS untuk aktif mengawasi pantarlih dalam melakukan coklit data warga. Jangan sampai ada warga yang tidak terdata," kata Teguh.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menanyakan identitas petugas yang melakukan coklit data guna mengantisipasi petugas gadungan yang berusaha memanfaatkan situasi untuk meminta data warga.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Marjono, menjelaskan bahwa kegiatan coklit data warga yang tersebar di daerah ini merupakan tahapan penting dalam Pilkada 2024.
"Kegiatan coklit data warga berlangsung selama satu bulan, dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024," jelasnya.
Menurut data dari KPU RI, DP4 (Data Pemilih Pemula) untuk Pilkada 2024 mencatat 139.778 pemilih, meningkat dibandingkan Pemilu 2024 yang hanya 138.240 jiwa.
Marjono juga menambahkan, jumlah petugas pantarlih yang tersebar di 148 desa dan tiga kelurahan di daerah ini sebanyak 549 orang yang ditugaskan untuk melakukan coklit data warga di 324 TPS.
Editor : Anom Prihantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024