Mukomuko (Antara) - DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyarankan warga setempat yang menjadi pengurus Gerakan fajar nusantara (Gafatar) di daerah itu membubarkan diri dari organisasinya.
"Sebaiknya pengurus Gafatar itu melaporkan keberadaannya ke pemerintah setempat, setelah itu mereka mendeklarasikan diri keluar dari organisasi itu," kata Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Armansyah, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan, karena permasalahan Gafatar di tingkat pusat itu belum tentu diketahui oleh pengurusnya di kabupaten. Karena misi awal organisasi itu melakukan kegiatan sosial.
Jadi warga setempat yang menjadi pengurus Gafatar itu, katanya, tidak salah dan tidak tahu apa-apa. Untuk itu sebaiknya mereka melaporkan diri ke pemerintah.
Ia memastikan, tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pengurus Gafatar di daerah itu.
"Tidak usaha takut. Kalau memang pengurus itu tidak tahu permasalahan Gafatar di pusat," ujarnya.
Asalkan, katanya, pengurus organisasi masyarakat itu bersedia mendeklarasikan diri keluar dari Gafatar.
Selain itu, katanya, sampai sekarang belum keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait keberadaan organisasi Gafatar ini.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko hingga kini masih terus mencari keberadaan pengurus Gafatar.
"Pengurus Gafatar tidak ada lagi di Desa Pulai Payung. Mereka sudah pindah dari desa itu sejak dua bulan yang lalu. Intel kami masih terus mencarinya," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko Bismarifni.
Ia mengatakan, pihaknya tidak hanya mencari keberadaan pengurus Gafatar di Desa Pulai Payung, tetapi juga di Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Lubuk Pinang, namun tidak ditemukan.
Ia menduga, para pengurus inti organisasi itu sebanyak tiga orang yang resmi terdaftar di instansi telah membubarkan diri.
Atau, katanya, para pengurus organisasi masyarakat itu sudah pindah domisili dari Kabupaten Mukomuko ke salah satu kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Sebaiknya pengurus Gafatar itu melaporkan keberadaannya ke pemerintah setempat, setelah itu mereka mendeklarasikan diri keluar dari organisasi itu," kata Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Armansyah, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan, karena permasalahan Gafatar di tingkat pusat itu belum tentu diketahui oleh pengurusnya di kabupaten. Karena misi awal organisasi itu melakukan kegiatan sosial.
Jadi warga setempat yang menjadi pengurus Gafatar itu, katanya, tidak salah dan tidak tahu apa-apa. Untuk itu sebaiknya mereka melaporkan diri ke pemerintah.
Ia memastikan, tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pengurus Gafatar di daerah itu.
"Tidak usaha takut. Kalau memang pengurus itu tidak tahu permasalahan Gafatar di pusat," ujarnya.
Asalkan, katanya, pengurus organisasi masyarakat itu bersedia mendeklarasikan diri keluar dari Gafatar.
Selain itu, katanya, sampai sekarang belum keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait keberadaan organisasi Gafatar ini.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko hingga kini masih terus mencari keberadaan pengurus Gafatar.
"Pengurus Gafatar tidak ada lagi di Desa Pulai Payung. Mereka sudah pindah dari desa itu sejak dua bulan yang lalu. Intel kami masih terus mencarinya," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mukomuko Bismarifni.
Ia mengatakan, pihaknya tidak hanya mencari keberadaan pengurus Gafatar di Desa Pulai Payung, tetapi juga di Kecamatan Teras Terunjam dan Kecamatan Lubuk Pinang, namun tidak ditemukan.
Ia menduga, para pengurus inti organisasi itu sebanyak tiga orang yang resmi terdaftar di instansi telah membubarkan diri.
Atau, katanya, para pengurus organisasi masyarakat itu sudah pindah domisili dari Kabupaten Mukomuko ke salah satu kabupaten lain di Provinsi Bengkulu.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016