Sejumlah negara Amerika Latin pada Senin menolak hasil pemilihan presiden Venezuela pada 28 Juli, yang dimenangkan petahana Nicolas Maduro, karena menduga ada kecurangan yang terjadi dalam prosesnya.
Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan telah memanggil pulang Librado Augusto Orozco Zapata, duta besarnya di Karakas, untuk berkonsultasi terkait "klaim yang dibuat oleh otoritas pemilu Venezuela".
Di media sosial X, Menlu Peru Javier Gonzales-Olaechea juga mengutuk keras "hasil dari ketidakwajaran akibat kecurangan yang dilakukan pemerintah Venezuela".
"Peru tak akan menerima pelanggaran terhadap kehendak rakyat Venezuela," ucap dia.
Senada, pemerintah Kosta Rika menyatakan menolak hasil pemilu Venezuela dan menyebut proses pemilihan tersebut dipenuhi kecurangan.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah demokratis di kawasan dan dengan organisasi internasional untuk memastikan kehendak suci rakyat Venezuela dihormati," kata Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Chile Alberto van Klaveren mengatakan negaranya akan menangguhkan pengakuan terhadap hasil pemilu Venezuela. Ia menyatakan bahwa "demokrasi harus menang" dan kehendak rakyat Venezuela harus dipenuhi.
"Mengingat situasi Venezuela ... penting untuk menunggu pendapat dari pengamat internasional serta pemeriksaan atas semua tindakan, yang harus ditinjau oleh pihak oposisi," kata van Klaveren.
Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo lebih gamblang meminta supaya proses penghitungan ulang, verifikasi, dan audit atas hasil pilpres Venezuela dilakukan.
"Hasil pemilu pada hari yang menentukan tersebut harus memiliki kredibilitas dan legitimasi demi kebaikan kawasan dan kebaikan seluruh rakyat Venezuela," ujar Murillo lewat X.
Komunitas internasional dan bangsa Venezuela, katanya, tentu berharap supaya transparansi pemilu berhasil dipertahankan dan semua keraguan terkait hasilnya dapat diluruskan.
Sementara itu, kementerian luar negeri Argentina, Kosta Rika, Ekuador, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, dan Uruguay, mengeluarkan pernyataan bersama terkait hasil pemilu presiden Venezuela.
Mereka menyatakan akan terus memantau situasi di Venezuela dan menyerukan supaya "hasil pemilu benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat".
Nicolas Maduro pada Minggu (28/7) dinyatakan sebagai pemenang pilpres dengan meraih 51,2 persen dari 80 persen suara yang sudah dihitung.
Sementara menurut jajak pendapat atas hasil pemilu, penantang Maduro dari kubu oposisi, Edmundo Gonzales, mendapat 44,2 persen suara.
Dengan hasil tersebut, Maduro dijadwalkan memulai masa jabatannya yang ketiga sebagai presiden pada 10 Januari 2025.
Sumber: Sputnik-OANA
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan telah memanggil pulang Librado Augusto Orozco Zapata, duta besarnya di Karakas, untuk berkonsultasi terkait "klaim yang dibuat oleh otoritas pemilu Venezuela".
Di media sosial X, Menlu Peru Javier Gonzales-Olaechea juga mengutuk keras "hasil dari ketidakwajaran akibat kecurangan yang dilakukan pemerintah Venezuela".
"Peru tak akan menerima pelanggaran terhadap kehendak rakyat Venezuela," ucap dia.
Senada, pemerintah Kosta Rika menyatakan menolak hasil pemilu Venezuela dan menyebut proses pemilihan tersebut dipenuhi kecurangan.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah demokratis di kawasan dan dengan organisasi internasional untuk memastikan kehendak suci rakyat Venezuela dihormati," kata Presiden Kosta Rika Rodrigo Chaves.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Chile Alberto van Klaveren mengatakan negaranya akan menangguhkan pengakuan terhadap hasil pemilu Venezuela. Ia menyatakan bahwa "demokrasi harus menang" dan kehendak rakyat Venezuela harus dipenuhi.
"Mengingat situasi Venezuela ... penting untuk menunggu pendapat dari pengamat internasional serta pemeriksaan atas semua tindakan, yang harus ditinjau oleh pihak oposisi," kata van Klaveren.
Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo lebih gamblang meminta supaya proses penghitungan ulang, verifikasi, dan audit atas hasil pilpres Venezuela dilakukan.
"Hasil pemilu pada hari yang menentukan tersebut harus memiliki kredibilitas dan legitimasi demi kebaikan kawasan dan kebaikan seluruh rakyat Venezuela," ujar Murillo lewat X.
Komunitas internasional dan bangsa Venezuela, katanya, tentu berharap supaya transparansi pemilu berhasil dipertahankan dan semua keraguan terkait hasilnya dapat diluruskan.
Sementara itu, kementerian luar negeri Argentina, Kosta Rika, Ekuador, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, dan Uruguay, mengeluarkan pernyataan bersama terkait hasil pemilu presiden Venezuela.
Mereka menyatakan akan terus memantau situasi di Venezuela dan menyerukan supaya "hasil pemilu benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat".
Nicolas Maduro pada Minggu (28/7) dinyatakan sebagai pemenang pilpres dengan meraih 51,2 persen dari 80 persen suara yang sudah dihitung.
Sementara menurut jajak pendapat atas hasil pemilu, penantang Maduro dari kubu oposisi, Edmundo Gonzales, mendapat 44,2 persen suara.
Dengan hasil tersebut, Maduro dijadwalkan memulai masa jabatannya yang ketiga sebagai presiden pada 10 Januari 2025.
Sumber: Sputnik-OANA
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024