Moskow (ANTARA) - Uni Eropa (EU) menolak legitimasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.
"Kami tidak bisa menerima legitimasi Maduro sebagai presiden terpilih. Dia akan tetap menjadi presiden de facto, tetapi kami menolak legitimasi demokratis berdasarkan hasil yang tidak dapat diverifikasi," kata Borrell seperti dikutip oleh Euronews setelah pertemuan informal para menteri luar negeri di Brussels.
Pemilihan presiden di Venezuela diadakan pada 28 Juli 2024.
Keesokan harinya, Dewan Pemilihan Nasional Venezuela menyatakan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025-2031.
Pada 29 Juli, protes dimulai di Venezuela, di mana para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi.
Lebih dari 2.000 orang ditahan. Kerusuhan di Venezuela berlangsung selama satu hari setelah penyelenggaraan pemilihan presiden. Setelah itu pemerintah berhasil mengendalikan situasi di jalanan.
Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri mengeluarkan pernyataan bersama yang mengeklaim bahwa pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez memenangi pemilihan presiden Venezuela.
Para anggota parlemen AS dan Eropa itu juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban Maduro jika dia menolak untuk menyerahkan kekuasaan.
Moskow menyatakan bahwa oposisi Venezuela harus mengakui kekalahan dalam pemilihan.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan negara-negara ketiga untuk tidak mendukung upaya destabilisasi situasi di dalam Venezuela.
Sumber : Sputnik-OANA
