Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak salah satu kadernya, Hasan Basri Sagala untuk mendampingi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut Adlin Tambunan mengaku lebih mendukung Hasan untuk tetap fokus membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta sebagai Staf Ahli Menag.
"Hasan sebaiknya fokus pada tugasnya membantu Pak Menteri Agama, karena banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan buah pikiran dari Hasan,”ujar Adlin dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: Jokowi sebut Kongres GP Ansor unik di atas kapal yang berlayar
Selain itu, ia mengaku pihaknya masih agak sulit mendukung Edy lantaran pernah menghina GP Ansor pada 2019, sehingga semua kader harus menjunjung tinggi kehormatan GP Ansor.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suryadi menilai pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang cocok.
Menurut dia, perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada 2019 menjadi catatan negatif dan dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.
"Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.
Maka dari itu, kata dia, hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit, lantaran pernyataan Edy di masa lampau yang menghina GP Ansor, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya.
Baca juga: Polda Metro segera panggil pengurus GP Ansor dan Faizal Assegaf
Selain itu, lanjut Agus, hubungan pasangan tersebut ke depannya akan menjadi sumber konflik apabila maju di Pilkada 2024, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser, karena sikap negatif Edy yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.
“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tuturnya.
Sebelumnya, Edy, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memilih Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampinginya maju di Pilkada Sumut 2024. Adapun selain merupakan kader GP Ansor, Hasan juga merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
Pada Rabu (14/8), PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada Edy sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, setelah menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Sabtu (10/8).
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumut Adlin Tambunan mengaku lebih mendukung Hasan untuk tetap fokus membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta sebagai Staf Ahli Menag.
"Hasan sebaiknya fokus pada tugasnya membantu Pak Menteri Agama, karena banyak pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan buah pikiran dari Hasan,”ujar Adlin dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: Jokowi sebut Kongres GP Ansor unik di atas kapal yang berlayar
Selain itu, ia mengaku pihaknya masih agak sulit mendukung Edy lantaran pernah menghina GP Ansor pada 2019, sehingga semua kader harus menjunjung tinggi kehormatan GP Ansor.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suryadi menilai pernyataan Edy yang ingin berpasangan dengan Hasan untuk maju pada Pilkada 2024 kurang cocok.
Menurut dia, perilaku Edy yang sempat menghina GP Ansor pada 2019 menjadi catatan negatif dan dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser.
"Karena yang kita ketahui, Hasan yang merupakan kader GP Ansor-Banser memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy saat menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2019 lalu,” ucap Agus.
Maka dari itu, kata dia, hubungan antara Edy dan GP Ansor bisa menjadi rumit, lantaran pernyataan Edy di masa lampau yang menghina GP Ansor, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy nantinya.
Baca juga: Polda Metro segera panggil pengurus GP Ansor dan Faizal Assegaf
Selain itu, lanjut Agus, hubungan pasangan tersebut ke depannya akan menjadi sumber konflik apabila maju di Pilkada 2024, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser, karena sikap negatif Edy yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.
“Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas,” tuturnya.
Sebelumnya, Edy, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, memilih Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur Sumut untuk mendampinginya maju di Pilkada Sumut 2024. Adapun selain merupakan kader GP Ansor, Hasan juga merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
Pada Rabu (14/8), PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada Edy sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, setelah menyerahkan surat tugas kepada Edy pada Sabtu (10/8).
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024