Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan beras cadangan pangan milik pemerintah daerah setempat saat ini mencapai 22 ton.
"Stok beras cadangan pangan Kabupaten Rejang Lebong saat ini mencapai 22 ton, jumlah ini merupakan akumulasi pengadaan selama tiga tahun belakangan mulai dari 2022, 2023, dan 2024," kata Kepala DKP Rejang Lebong Taman saat dihubungi di Rejang Lebong, Senin.
Dia menjelaskan beras cadangan pemerintah milik Pemkab Rejang Lebong ini setiap tahun terus bertambah dan tersimpan di gudang Perum Bulog Cabang Rejang Lebong.
Jumlah stok beras pemerintah daerah itu, kata dia, terus bertambah dan belum dikeluarkan untuk peruntukannya sesuai dengan Perbup Rejang Lebong yang hanya untuk penanganan bencana alam yang berdampak luas dan menghadapi situasi krisis sosial.
"Dua indikator ini dalam tiga tahun belakangan tidak ada kejadian, akibatnya jumlah stoknya terus bertambah dan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya karena perbupnya hanya mengatur dua indikator tadi," katanya.
Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan ke Pemkab Rejang Lebong guna melakukan evaluasi Perbup Rejang Lebong tentang penggunaan beras cadangan pemerintah tersebut sehingga bisa digunakan untuk masyarakat setempat yang membutuhkan.
"Evaluasi perbup cadangan pangan beras yang saat ini tengah dilakukan Pemkab Rejang Lebong mudah-mudahan bulan Oktober nanti sudah selesai," kata dia.
Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Agustus lalu agar nantinya pendistribusian beras itu tidak bermasalah, dengan menambahkan poin tambahan untuk pendistribusian.
Poin-poin yang ditambahkan dalam Perbup Rejang Lebong ini di antaranya untuk penanganan inflasi daerah, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan upaya menstabilkan harga pangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Stok beras cadangan pangan Kabupaten Rejang Lebong saat ini mencapai 22 ton, jumlah ini merupakan akumulasi pengadaan selama tiga tahun belakangan mulai dari 2022, 2023, dan 2024," kata Kepala DKP Rejang Lebong Taman saat dihubungi di Rejang Lebong, Senin.
Dia menjelaskan beras cadangan pemerintah milik Pemkab Rejang Lebong ini setiap tahun terus bertambah dan tersimpan di gudang Perum Bulog Cabang Rejang Lebong.
Jumlah stok beras pemerintah daerah itu, kata dia, terus bertambah dan belum dikeluarkan untuk peruntukannya sesuai dengan Perbup Rejang Lebong yang hanya untuk penanganan bencana alam yang berdampak luas dan menghadapi situasi krisis sosial.
"Dua indikator ini dalam tiga tahun belakangan tidak ada kejadian, akibatnya jumlah stoknya terus bertambah dan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya karena perbupnya hanya mengatur dua indikator tadi," katanya.
Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan ke Pemkab Rejang Lebong guna melakukan evaluasi Perbup Rejang Lebong tentang penggunaan beras cadangan pemerintah tersebut sehingga bisa digunakan untuk masyarakat setempat yang membutuhkan.
"Evaluasi perbup cadangan pangan beras yang saat ini tengah dilakukan Pemkab Rejang Lebong mudah-mudahan bulan Oktober nanti sudah selesai," kata dia.
Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Agustus lalu agar nantinya pendistribusian beras itu tidak bermasalah, dengan menambahkan poin tambahan untuk pendistribusian.
Poin-poin yang ditambahkan dalam Perbup Rejang Lebong ini di antaranya untuk penanganan inflasi daerah, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan upaya menstabilkan harga pangan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024