Mukomuko (Antara) - Pengurus Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat melaporkan setiap kegiatan oknum guru yang terlibat kelompok diduga radikal di daerah ini.
"Pakem sudah membuat rekomendasi kepada pimpinan guru tersebut, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk selalu memantaunya dan melaporkan sesuai dengan kegiatannya," kata Sekretaris Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Mukomuko Bismarifni, di Mukomuko, Rabu.
Ia menjelaskan, Pakem membutuhkan laporan itu untuk mengetahui apakah setelah bergabung dengan kelompok yang diduga radikal itu, mengganggu aktivitas guru tersebut dalam mengajar siswanya.
Pakem sendiri, katanya, masih terus memantau kelompok tersebut bekerjasama dengan perangkat desa dan kecamatan.
"Kami memantaunya untuk mengantisipasi keberadaan kelompok itu mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka menganut paham Khilafah," ujarnya lagi.
Menurutnya, kelompok itu tidak mengakui adanya pemerintahan lain kecuali yang mereka percayai.
"Namun sekarang aktivitas kelompok itu belum mengarah ancaman. Kecuali kalau ada keluhan masyarakat," ujar dia.
Pihaknya sudah menitipkan kelompok ini kepada perangkat desa dan kecamatan agar diawasi dan dibina, karena dikhawatirkan muncul gejolak dari masyarakat yang menolak kelompok ini.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Pakem sudah membuat rekomendasi kepada pimpinan guru tersebut, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk selalu memantaunya dan melaporkan sesuai dengan kegiatannya," kata Sekretaris Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Mukomuko Bismarifni, di Mukomuko, Rabu.
Ia menjelaskan, Pakem membutuhkan laporan itu untuk mengetahui apakah setelah bergabung dengan kelompok yang diduga radikal itu, mengganggu aktivitas guru tersebut dalam mengajar siswanya.
Pakem sendiri, katanya, masih terus memantau kelompok tersebut bekerjasama dengan perangkat desa dan kecamatan.
"Kami memantaunya untuk mengantisipasi keberadaan kelompok itu mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka menganut paham Khilafah," ujarnya lagi.
Menurutnya, kelompok itu tidak mengakui adanya pemerintahan lain kecuali yang mereka percayai.
"Namun sekarang aktivitas kelompok itu belum mengarah ancaman. Kecuali kalau ada keluhan masyarakat," ujar dia.
Pihaknya sudah menitipkan kelompok ini kepada perangkat desa dan kecamatan agar diawasi dan dibina, karena dikhawatirkan muncul gejolak dari masyarakat yang menolak kelompok ini.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016