Dewan Pers: Media diminta lebih intensif beritakan Papua

Jakarta (Antara) - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prastyo mengatakan media nasional perlu lebih intensif dalam memberitakan tentang Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan perdamaian di provinsi paling timur Indonesia itu.

"Saat ini, berita tentang Papua di media nasional timbul tenggelam. Banyak juga wartawan media nasional yang ditempatkan di Papua yang ditarik kembali," kata Yosep dalam pertemuan eksploratif tentang Papua di Jakarta, Rabu.

Yosep mengatakan media nasional perlu menempatkan wartawan yang memiliki pengalaman jurnalistik yang baik untuk ditempatkan di Papua dan Papua Barat, sehingga dapat memandang permasalahan di provinsi itu secara komprehensif.

Yosep mengatakan pers juga harus mengkritik pemerintah bila melihat ada ketimpangan di Papua. Media nasional perlu belajar dari pengalaman Timor Timur yang lepas dari wilayah Indonesia.

"Pers gagal dalam memberitakan Timor Timur. Jangan lagi terulang di Papua," tuturnya.

Yosep mengatakan saat memberitakan Timor Timur, media nasional lebih banyak memberitakan hal-hal seremonial kedatangan pejabat dari Jakarta yang disambut dengan tari-tarian dan acara-acara yang seakan menunjukkan rakyat Timor Timur bahagia menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

"Media nasional kurang memberitakan ketimpangan yang ada di Timor Timur sehingga ketika dilakukan referendum, kita semua menyakini bahwa Timor Timur tidak akan lepaa dari Indonesia. Ternyata, faktanya 90 persen orang Timor Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia," ujarnya.

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua dan Dewan Pers mengadakan pertemuan eksploratif dengan tema "Meningkatkan Peran Media Nasional Menuju Rekonsiliasi Papua" di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu.

Hadir dalam pertemuan itu Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro sebagai pembicara kunci mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan pembicara-pembicara lain dari berbagai kementerian dan lembaga.***2***