YLKI: Penyesuaian tarif listrik mesti diimbangi pelayanan

Kupang (Antara) - Ketua Yayasan Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Nusa Yenggara Timur (NTT), Marthen Mullik mengatakan, penyesuaian tarif dasar listrik mestinya diimbangi dengan perbaikan pelayanan.

"YLKI mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan positif, tetapi harus diimbangi dengan perbaikan pelayanan dan penyediaan listrik yang memadai," kata Marthen Mullik kepada Antara di Kupang, Kamis.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan penyesuaian tarif listrik, dan bagaimana dengan perbaikan pelayanan, termasuk kesediaan pasokan listrik di sejumlah daerah yang masih kekurangan.

Pemerintah menyesuaikan tarif listrik 12 golongan pelanggan yang telah dicabut subsidinya. Tarif listrik ini berlaku 1 Juni 2016.

Dalam kebijakan pencabutan subsidi listrik, misalnya, YLKI mendukung penuh dengan catatan ada alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan di sektor kelistrikan

Menurut dia, selama ini PLN selalu mengeluh merugi atau tidak ada anggaran untuk pengadaan pembangkit atau pembangunan jaringan listrik.

Kondisi ini mengakibatkan, masih banyak penduduk, terutama di daerah pedalaman belum bisa menikmati listrik karena tidak mendapatkan akses jaringan.

Bahkan masyarakat di perkotaan saja seperti Kota Kupang, setiap saat harus pasrah dengan kebijakan pemadaman listrik oleh PLN dengan berbagai alasan klasik, katanya.

Artinya, sasaran pencabutan subsidi dan penyesuaian tarif listrik harus jelas.

"Apakah penyesuaian tarif dan pencabutan subsidi untuk peningkatan pelayanan atau hanya semata-mata untuk penghematan" katanya dalam nada tanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur Boni Marasina mengatakan, pemerintah sedang berupaya membangun energi baru terbarukan untuk menyuplai listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau listrik.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan di wilayah perkotaan yang terus meningkat, katanya.

Dia menambahkan, hingga saat ini masih ada 1.205 dari 3.270 desa di provinsi berbasis kepulauan itu yang belum terjangkau listrik.

"Dari 3.270 desa/kelurahan di NTT baru 2.065 atau 63,15 persen yang sudah terjangkau listrik. Ada 1.205 desa yang belum berlistrik," katanya.

Boni Marasina menjelaskan,  daerah yang sudah terjangkau listrik 100 persen hanya Kota Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), disusul Kabupaten Ngada 88,74 persen dan Nagekeo 86,73 persen.

"Kabupaten yang jangkauan listriknya sudah bagus itu adalah Kabupaten Ngada. Dari 151 desa, 134 diantaranya sudah terjangkau listrik," katanya.

Begitupun Kabupaten baru Nagekeo, dari dari 113 desa, 98 desa diantaranya sudah terjangkau listrik. Sisa 15 desa yang belum berlistrik," katanya.

Sementara desa-desa di kabupaten dengan jangkau listrik terendah adalah Kabupaten Manggarai Timur yakni dari 176 desa, baru 34 desa atau 19,32 persen desa yang sudah berlistrik, katanya.

Disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yakni dari 278 desa, baru 131 desa atau 47,12 persen desa yang sudah terjangkau listrik. 147 desa diantaranya belum berlistrik. ***3***