Mukomuko (Antara) - Puluhan kepala desa di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendatangi Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah setempat guna mendesak instansi itu menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) desa, yakni sebesar 60 persen dari total tahun ini.
"Kami sudah tiga hari mendatangi dinas ini menunggu SP2D desa tetapi belum juga terbit. Padahal, berkas persyaratan sudah lama masuk ke dinas ini," kata Kepala Desa Pasar Sebelah Tabrani, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan, kepala desa menggurus SP2D untuk pencairan sebesar 60 persen dana desa dan alokasi dana desa dengan nilai bervariasi berkisar Rp300 juta hingga Rp400 juta per desa.
Ia menyatakan, mayoritas kepala desa rutin datang ke dinas ini karena mereka khawatir dana desa yang salah satunya untuk membayar gaji perangkat desa selama enam bulan tidak bisa dicairkan sebelum lebaran tahun ini.
Selain itu, pihaknya juga khawatir dana untuk desa itu tidak bisa cair sepenuhnya sebesar 60 persen.
"Kami minta dana desa sebesar 60 persen dapat dicairkan seluruhnya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan, dan Aset Daerah Kabupaten Mukomuko Syahrizal menjelaskan, penyebab keterlambatan pencairan dana desa itu karena sampai sekarang masih ada 20 desa yang belum menyampaikan APBDes.
"Kendalanya karena kades terlalu lama menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)," ujarnya.
Ia mengatakan, berkas persyaratan untuk penerbitan SP2D itu masuk ke instansi itu pada Jumat (24/6). Berkas persyaratan sekitar 100 dari 148 desa yang sudah masuk di instansi itu.
Menurutnya, meskipun sedikit terlambat tetapi sebesar 60 persen dana desa dan alokasi dana desa bisa dicairkan sebelum lebaran tahun ini.
Ia menyebutkan, Rp52 miliar dana desa sudah dikirim oleh pusat. Dana tersebut siap dicairkan kapan saja.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Kami sudah tiga hari mendatangi dinas ini menunggu SP2D desa tetapi belum juga terbit. Padahal, berkas persyaratan sudah lama masuk ke dinas ini," kata Kepala Desa Pasar Sebelah Tabrani, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan, kepala desa menggurus SP2D untuk pencairan sebesar 60 persen dana desa dan alokasi dana desa dengan nilai bervariasi berkisar Rp300 juta hingga Rp400 juta per desa.
Ia menyatakan, mayoritas kepala desa rutin datang ke dinas ini karena mereka khawatir dana desa yang salah satunya untuk membayar gaji perangkat desa selama enam bulan tidak bisa dicairkan sebelum lebaran tahun ini.
Selain itu, pihaknya juga khawatir dana untuk desa itu tidak bisa cair sepenuhnya sebesar 60 persen.
"Kami minta dana desa sebesar 60 persen dapat dicairkan seluruhnya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan, dan Aset Daerah Kabupaten Mukomuko Syahrizal menjelaskan, penyebab keterlambatan pencairan dana desa itu karena sampai sekarang masih ada 20 desa yang belum menyampaikan APBDes.
"Kendalanya karena kades terlalu lama menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)," ujarnya.
Ia mengatakan, berkas persyaratan untuk penerbitan SP2D itu masuk ke instansi itu pada Jumat (24/6). Berkas persyaratan sekitar 100 dari 148 desa yang sudah masuk di instansi itu.
Menurutnya, meskipun sedikit terlambat tetapi sebesar 60 persen dana desa dan alokasi dana desa bisa dicairkan sebelum lebaran tahun ini.
Ia menyebutkan, Rp52 miliar dana desa sudah dikirim oleh pusat. Dana tersebut siap dicairkan kapan saja.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016