Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyatakan provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu mendapatkan insentif karbon senilai Rp11,8 miliar yang akan dimanfaatkan untuk implementasi perlindungan kawasan hutan.
"Kami, Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan Rp11 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak.
Itu memang sangat dibutuhkan penanaman kembali area hutan untuk pengurangan emisi rumah kaca dan ikut berkontribusi dalam upaya-upaya pencegahan cuaca ekstrem," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.
Provinsi Bengkulu mendapatkan insentif karbon sebesar 757.255 dolar AS atau sekitar Rp11, 8 miliar.
Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) guna memastikan transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana, pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan, serta evaluasi hasil program.
Provinsi Bengkulu pun menggelar kick off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund pada Senin 23 Desember 2024 sebagai langkah awal perlindungan dan perbaikan wilayah hutan.
Beberapa waktu belakang, kata dia, perubahan iklim begitu terasa mempengaruhi suhu bumi, ekosistem, hingga sumber daya alam.
Untuk itu berbagai upaya strategis dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Salah satunya dengan perlindungan dan perbaikan kawasan hutan, termasuk di wilayah Bengkulu, yang memiliki luasan hutan sekitar 900 ribu hektare.
Implementasi perlindungan kawasan hutan, kata dia, melalui pengelolaan yang kolaboratif, integratif, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal di tingkat tapak.
Sementara itu Direktur KKI Warsi Adi Junaedi mengatakan posisi KKI Warsi dalam perlindungan dan perbaikan kawasan hutan di Bengkulu yakni sebagai perantara antara BPDLH dan Pemprov Bengkulu.
"Kemudian Gubernur Bengkulu menunjuk DLHK sebagai leading sector, jadi kami intensif kerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring, dan evaluasi," ujar Adi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Kami, Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan Rp11 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak.
Itu memang sangat dibutuhkan penanaman kembali area hutan untuk pengurangan emisi rumah kaca dan ikut berkontribusi dalam upaya-upaya pencegahan cuaca ekstrem," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.
Provinsi Bengkulu mendapatkan insentif karbon sebesar 757.255 dolar AS atau sekitar Rp11, 8 miliar.
Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) guna memastikan transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana, pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan, serta evaluasi hasil program.
Provinsi Bengkulu pun menggelar kick off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund pada Senin 23 Desember 2024 sebagai langkah awal perlindungan dan perbaikan wilayah hutan.
Beberapa waktu belakang, kata dia, perubahan iklim begitu terasa mempengaruhi suhu bumi, ekosistem, hingga sumber daya alam.
Untuk itu berbagai upaya strategis dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Salah satunya dengan perlindungan dan perbaikan kawasan hutan, termasuk di wilayah Bengkulu, yang memiliki luasan hutan sekitar 900 ribu hektare.
Implementasi perlindungan kawasan hutan, kata dia, melalui pengelolaan yang kolaboratif, integratif, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal di tingkat tapak.
Sementara itu Direktur KKI Warsi Adi Junaedi mengatakan posisi KKI Warsi dalam perlindungan dan perbaikan kawasan hutan di Bengkulu yakni sebagai perantara antara BPDLH dan Pemprov Bengkulu.
"Kemudian Gubernur Bengkulu menunjuk DLHK sebagai leading sector, jadi kami intensif kerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring, dan evaluasi," ujar Adi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024