Kanopi Hijau Indonesia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu agar mengikuti langkah-langkah Pemerintah Pusat yang saat ini sedang berfokus melawan krisis iklim.
"Pernyataan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu Donni Swabuana di salah satu media terkait lelang 3 blok potensi tambang batu bara ke Kementerian ESDM Republik Indonesia (RI) cukup ironis di tengah upaya nasional dan global memerangi krisis iklim," kata Direktur Kampanye Kanopi Hijau Indonesia Olan Sahayu, di Bengkulu, Jumat.
Kadis ESDM itu kata dia menyampaikan ada 3 blok potensi batu bara yang akan dilelang yaitu blok Marga Sakti Sebelat, blok Ketahun dan Pinang Raya di Kabupaten Bengkulu Utara, serta blok Taba Penanjung di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Padahal, lanjut Olan Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi batu bara melalui rencana kebijakan dan investasi komprehensif (JETP) yang diluncurkan pada November 2023.
Targetnya seperti mencapai porsi energi terbarukan sebesar 44 persen dari bauran energi nasional di 2030, dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di 2050.
“Kepala dinas atau Gubernur Bengkulu mungkin tidak pernah mendengar bagaimana pemerintahan nasional dan global membicarakan tentang pentingnya melawan krisis iklim melalui program transisi energi,” kata Olan Sahayu.
Menurutnya tindakan obral blok tambang batu bara akan menambah kerusakan lingkungan yang muaranya pada kehilangan ruang penghidupan rakyat serta memperburuk dampak krisis iklim.
“Saat ini, seharusnya bicara soal transisi energi ke energi bersih yang adil dan berkelanjutan dan batu bara itu ditinggalkan,” katanya.
Dengan diobralnya tambang di 3 blok tersebut, akan mengancam keselamatan Bentang Alam Seblat baik flora maupun fauna seperti gajah Sumatera di Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara.
Penambahan blok baru batu bara tersebut kata dia tentunya juga tidak sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan, energi bersih dan melawan krisis iklim.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2025