Gubernur Ajak BKKBN Garap Kampung Nelayan

Bengkulu (Antara-IPKB) - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat untuk menggarap kampung nelayanan di daerah itu.

Sebagai lembaga penyelenggara program pembangunan kependudukan yang relevan dengan program prioritas pemerintah provinsi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

"Masyarakat nelayan sangat memerlukan guliran program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan keluarga. BKKBN sebagai lembaga pemerintah misi yang sama dalam pengetasan kemiskinan maka perlu bekerja keras bersama pemerintah daerah, ujar Gubernur Ridwan Mukti dalam sambutannya pada pelantikan kepala BKKBN di Gedung Pola Bappeda Provinsi Bengkulu, Senin 15/8.  

Disampaikan Ridwan Mukti, secara bertahap terdapat tujuh kampung nelayanan sebagai prioritas garapan yang tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota di daerah itu.

Secara teknis, nanti kampung nelayanan di daerah mana yang lebih awal digarap,katanya.

Diulang Ridwan, penggarapan kampung nelayan sebagai langkah dalam akselerasi pengentasan kemiskinan di daerah Bengkulu. Untuk diketahui bahwa, Bengkulu dengan kemiskinan yang masih tinggi.

 

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty mengatakan, program pemerintah Provinsi Bengkulu dengan tujuh program prioritasnya itu sejalan dengan Nawa Cita. 

Menurunkan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tertuang dalam Nawa Cita. Hal itu juga sejalan dengan UU No.52/2009, BKKBN diberi mandat untuk mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional (nawacita).

Dalam bulir ke-lima  â€œMeningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui  â€œPembangunan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana”.

Surya menambahkan, penggarapan kampung nelayan yang masuk agenda pemerintah untuk bersama BKKBN itu, untuk membangun wilayah pinggiran agar lebih meratanya pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia, ujarnya.

Dalam agenda ke tiga  Nawa Cita, prioritas ke 3 yaitu membangun indonesia dari pinggiran melalui penggarapan terpadu kampung kb, dan, agenda prioritas ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui pembangunan keluarga.

Tugas pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, secara jangka panjang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan dalam  kondisi perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis. (rs)