Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat mengimbau masyarakat Bengkulu untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, sebab tujuannya tidak lain untuk meningkatkan pembangunan daerah.

"Pajak yang dibayar warga ujungnya akan dikembalikan untuk modal pembangunan, istilahnya dari kita untuk kita," katanya saat menyampaikan testimoni dalam "values gathering" komitmen Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak yang digelar KPP Pratama Argamakmur, Rabu.

Asnawi mengatakan DJP harus berupaya meraih kembali kepercayaan masyarakat sebab citra lembaga itu sempat terpuruk akibat kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak.

"Kami percaya petugas pajak di Bengkulu semuanya memegang kode etik dalam bekerja sehingga masyarakat tidak perlu curiga," katanya.

Sekprov mengatakan kondisi jalan buruk yang terjadi di Provinsi Bengkulu menjadi sasaran utama dalam pembangunan ke depan.

Sejumlah ruas jalan yang menghubungkan antarkabupaten dan antarkecamatan rusak parah, sebagian akibat angkutan komoditas batu bara yang juga dikenakan pajak oleh negara.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Mekar Satria Utama mengatakan penerimaan pajak dari tiga KPP di Provinsi Bengkulu yakni Argamakmur, Bengkulu dan Curup direncanakan sebesar Rp5,94 triliun pada 2012.

"Kami optimis target penerimaan ini akan terealisasi dengan meningkatkan pelayanan dan terus memperbaiki kinerja," katanya.

Rencana penerimaan dari PPh OP sebesar Rp51,81 miliar, PPh Pasal 21 sebesar Rp918,10 miliar, PPh Non Migas, Non PPh OP dan PPh 21 sebesar Rp1,91 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp2,14 triliun, PBB dan BPHTB Rp794,31 miliar dan pajak lainnya Rp126,86 miliar.

Ia mengatakan realisasi penerimaan pajak pada 2010 sebesar Rp3,72 triliun dan pda 2011 sebesar Rp4,55 triliun.

Hingga saat ini kata dia penerimaan pajak menyumbang 71 persen dari total penerimaan dalam negeri yang berarti pajak itu penting. DJP yang bertugas untuk mencapai target penerimaan pajak tiap tahun senantiasa memperbaiki diri.

Cara-cara yang ditempuh adalah dengan melakukan reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi perpajakan beserta hasilnya.

"Citra DJP yang buruk pada masa-masa lalu, memaksa kita bercermin, melakukan refleksi tentang kondisi-kondisi utama, dan akar permasalahan yang menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi di instansi DJP, serta buruknya citra pajak di mata masyarakat," katanya.(rni)

Pewarta:

Editor : Rangga Pandu Asmara Jingga


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012