Mukomuko, (ANTARA Bengkulu) - Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu meminta semua laporan fisik kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dilaporkan kepada lembaga itu.
"Sejak berjalan mulai 2007 hingga sekarang, kami belum pernah menerima laporan kegiatan fisik program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko Husni Thamrin, di Mukomuko.
Permintaan laporan kegiatan PNPM mandiri perdesaan di daerah itu, menurut dia, telah disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Mukomuko, Ramdani.
"Saat dengar pendapat terkait kegiatan PNPM mandiri perdesaan telah kami sampaikan agar selanjutnya laporan kegiatan fisiknya dilaporkan guna mengantisipasi tumpang tindih kegiatan pembangunan," ujarnya menambahkan.
Lembaga itu, menurut dia, sangat membutuhkan laporan kegiatan fisik PNPM mandiri perdesaan sebagai data dengan pertimbangan usulan berbagai kegiatan fisik di daerah itu lebih tepat sasaran.
"Kalau kami tidak punya data, saat ada usulan pembangunan fisik pendidikan anak usia dini di salah satu desa ternyata telah dibangun menggunakan dana kegiatan PNPM mandiri, jadi kegiatan itu bisa tumpang tindik," ujarnya menambahkan.
Selain itu masih banyak lagi kegiatan fisik lainnya yang serupa dengan kegiatan pemerintah setempat seperti rehabilitasi sekolah yang rusak, pembangunan pusat pelayanan terpadu (posyandu), dan jalan usaha tani dan jalan desa.
"Kami sudah minta agar selanjutnya semua kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan laporannya diserahkan," ujarnya lagi. (fto)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Sejak berjalan mulai 2007 hingga sekarang, kami belum pernah menerima laporan kegiatan fisik program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko Husni Thamrin, di Mukomuko.
Permintaan laporan kegiatan PNPM mandiri perdesaan di daerah itu, menurut dia, telah disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Mukomuko, Ramdani.
"Saat dengar pendapat terkait kegiatan PNPM mandiri perdesaan telah kami sampaikan agar selanjutnya laporan kegiatan fisiknya dilaporkan guna mengantisipasi tumpang tindih kegiatan pembangunan," ujarnya menambahkan.
Lembaga itu, menurut dia, sangat membutuhkan laporan kegiatan fisik PNPM mandiri perdesaan sebagai data dengan pertimbangan usulan berbagai kegiatan fisik di daerah itu lebih tepat sasaran.
"Kalau kami tidak punya data, saat ada usulan pembangunan fisik pendidikan anak usia dini di salah satu desa ternyata telah dibangun menggunakan dana kegiatan PNPM mandiri, jadi kegiatan itu bisa tumpang tindik," ujarnya menambahkan.
Selain itu masih banyak lagi kegiatan fisik lainnya yang serupa dengan kegiatan pemerintah setempat seperti rehabilitasi sekolah yang rusak, pembangunan pusat pelayanan terpadu (posyandu), dan jalan usaha tani dan jalan desa.
"Kami sudah minta agar selanjutnya semua kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan laporannya diserahkan," ujarnya lagi. (fto)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012