Mukomuko (Antara) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menggandeng Bank Bengkulu sebagai mengelola dana desa tahun 2017.
"Kita menggandeng Bank Bengkulu karena bank tersebut sudah memiliki perwakilan di sejumlah kecamatan di daerah ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Saroni di Mukomuko, Selasa.
Pemerintah setempat sebelumnya mengusulkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pengelola dana desa tahun ini, tetapi bank daerah yang baru berdiri tersebut belum memiliki perwakilan di kecamatan.
Sehingga, katanya, pihaknya batal menggandeng BPR sebagai pengelolaan dana desa tahun ini.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah setempat menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di daerah itu sebagai mengelola dana desa sekaligus menyalurkan dana tersebut ke perangkat desa.
Selanjutnya, katanya, pemerintah setempat tidak lagi menggunakan BPR, tetapi Bank Bengkulu sebagai bank pemerintah daerah sebagai pengelola dana desa tersebut.
Ia menyebutkan, tahun 2017 sebesar Rp115 miliar dana bantuan pemerintah pusat untuk 148 desa di daerah itu, atau naik dibandingkan tahun ini.
Ia mengatakan, bantuan dana untuk 148 desa itu belum termasuk alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD tahun 2017 sebesar Rp54 miliar.
Ia menyebutkan, apabila dihitung total keseluruhan dana untuk desa di daerah itu pada tahun 2014 sebesar Rp169 miliar.
Dengan penggabungan dana desa dan ADD sebesar itu, ia memperkirakan, setiap desa di daerah itu mendapat pembagian sebanyak sekitar Rp1,3 miliar. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kita menggandeng Bank Bengkulu karena bank tersebut sudah memiliki perwakilan di sejumlah kecamatan di daerah ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Saroni di Mukomuko, Selasa.
Pemerintah setempat sebelumnya mengusulkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pengelola dana desa tahun ini, tetapi bank daerah yang baru berdiri tersebut belum memiliki perwakilan di kecamatan.
Sehingga, katanya, pihaknya batal menggandeng BPR sebagai pengelolaan dana desa tahun ini.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah setempat menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di daerah itu sebagai mengelola dana desa sekaligus menyalurkan dana tersebut ke perangkat desa.
Selanjutnya, katanya, pemerintah setempat tidak lagi menggunakan BPR, tetapi Bank Bengkulu sebagai bank pemerintah daerah sebagai pengelola dana desa tersebut.
Ia menyebutkan, tahun 2017 sebesar Rp115 miliar dana bantuan pemerintah pusat untuk 148 desa di daerah itu, atau naik dibandingkan tahun ini.
Ia mengatakan, bantuan dana untuk 148 desa itu belum termasuk alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD tahun 2017 sebesar Rp54 miliar.
Ia menyebutkan, apabila dihitung total keseluruhan dana untuk desa di daerah itu pada tahun 2014 sebesar Rp169 miliar.
Dengan penggabungan dana desa dan ADD sebesar itu, ia memperkirakan, setiap desa di daerah itu mendapat pembagian sebanyak sekitar Rp1,3 miliar. ***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017