Rejang Lebong (Antara) - Kepala Disnakertrans Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dwi Purnamasari menyatakan daerahnya membutuhkan balai latihan kerja (BLK).
"BLK perlu didirikan di sini, supaya pelatihan tidak harus di BLK milik Provinsi Bengkulu," kata Kepala Disnakertrans Rejang Lebong, Dwi Purnamasari, di Rejang Lebong, Minggu.
Ia mengatakan, kendala untuk mendirikan BLK di Rejang Lebong adalah belum dana unit pelaksana tekhnis dinas (UPTD) BLK. Pembentuk unit itua harus berdasarkan peraturan bupati.
UPTD BLK ini tambah dia, bertugas menjadi pengelola BLK Rejang Lebong dalam pelaksaan pelatihan kerja baik yang dibiayai bauik oleh Pemkab Rejang Lebong, provinsi maupun pemerintah pusat.
Ia mengharapkan UPTD BLK dapat segera terwujud, sehingga bisa melakukan pelatihan kerja bagi angkatan kerja, serta menyerap program-program pelatihan kerja dari pemerintah pusat.
Jumlah unit usaha di 15 kecamatan di Rejang Lebong saat ini kata Dwi Purnamasari, baru berkisar 150, dan pada umumnya berskala kecil seperti dealer, leasing motor atau mobil, koperasi, mini market, jasa perdagangan, BUMN, perbankan, jasa keuangan dan lain-lain, Jumlah pekerja yang terserap mencapai 11.000 orang.
Berdasarkan data yang mereka miliki sampai dengan akhir 2016 lalu jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong mencapai 1.126 orang dengan jumlah terbanyak berusia 14-24 tahun.
Minimnya lapangan pekerjaan membuat sedikitnya 451 pencari kerja di Rejang Lebong mengurus kartu kuning pada 2016 untuk mencari pekerjaan di luar daerah. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"BLK perlu didirikan di sini, supaya pelatihan tidak harus di BLK milik Provinsi Bengkulu," kata Kepala Disnakertrans Rejang Lebong, Dwi Purnamasari, di Rejang Lebong, Minggu.
Ia mengatakan, kendala untuk mendirikan BLK di Rejang Lebong adalah belum dana unit pelaksana tekhnis dinas (UPTD) BLK. Pembentuk unit itua harus berdasarkan peraturan bupati.
UPTD BLK ini tambah dia, bertugas menjadi pengelola BLK Rejang Lebong dalam pelaksaan pelatihan kerja baik yang dibiayai bauik oleh Pemkab Rejang Lebong, provinsi maupun pemerintah pusat.
Ia mengharapkan UPTD BLK dapat segera terwujud, sehingga bisa melakukan pelatihan kerja bagi angkatan kerja, serta menyerap program-program pelatihan kerja dari pemerintah pusat.
Jumlah unit usaha di 15 kecamatan di Rejang Lebong saat ini kata Dwi Purnamasari, baru berkisar 150, dan pada umumnya berskala kecil seperti dealer, leasing motor atau mobil, koperasi, mini market, jasa perdagangan, BUMN, perbankan, jasa keuangan dan lain-lain, Jumlah pekerja yang terserap mencapai 11.000 orang.
Berdasarkan data yang mereka miliki sampai dengan akhir 2016 lalu jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong mencapai 1.126 orang dengan jumlah terbanyak berusia 14-24 tahun.
Minimnya lapangan pekerjaan membuat sedikitnya 451 pencari kerja di Rejang Lebong mengurus kartu kuning pada 2016 untuk mencari pekerjaan di luar daerah. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017