Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Sosial setempat mendaftar sebanyak 7.000 warga miskin di daerah itu sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
"Sekarang dalam proses pembuatan surat keputusan (SK) bupati tentang penetapan sebanyak 7.000 orang warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta BPJS," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Hariyadi Nazar di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan, dari sebanyak 7.000 warga miskin tersebut, sekitar 3.000 warga miskin tersebut sudah dicetak kartu BPJS kesehatan.
Ia mengatakan, masih ada sekitar 4.000 orang warga miskin lagi yang belum menerima kartu BPJS. Karena saat ini kepala desa sedang melakukan verifikasi dan validasi data warganya yang ekonomi miskin.
Ia mengatakan, dari sebanyak 3.000 lembar kartu yang sudah dicetak itu, masih banyak ditemukan nama warga miskin yang ganda sehingga salah satu nama itu harus dicoret.
"Sekarang nama warga miskin dalam kartu BPJS kesehatan yang ganda itu sedang diperbaiki. Kemudian diganti dengan nama warga miskin lainnya," ujarnya.
Ia berharap kepala desa di daerah itu jujur dan profesional melaporkan nama warga yang benar-benar tergolong ekonomi miskin yang menjadi penggantinya.
Karena, menurutnya, data warga miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K itu merupakan data warga miskin daerah itu tahun 2015. Kemungkinan ada perubahan.
Ia menerangkan, untuk sementara waktu ini warga miskin belum bisa berobat menggunakan kartu BPJS kesehatan tersebut.
Sementara itu, pemerintah setempat tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar untuk mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah ke BPJS kesehatan. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Sekarang dalam proses pembuatan surat keputusan (SK) bupati tentang penetapan sebanyak 7.000 orang warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta BPJS," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Hariyadi Nazar di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan, dari sebanyak 7.000 warga miskin tersebut, sekitar 3.000 warga miskin tersebut sudah dicetak kartu BPJS kesehatan.
Ia mengatakan, masih ada sekitar 4.000 orang warga miskin lagi yang belum menerima kartu BPJS. Karena saat ini kepala desa sedang melakukan verifikasi dan validasi data warganya yang ekonomi miskin.
Ia mengatakan, dari sebanyak 3.000 lembar kartu yang sudah dicetak itu, masih banyak ditemukan nama warga miskin yang ganda sehingga salah satu nama itu harus dicoret.
"Sekarang nama warga miskin dalam kartu BPJS kesehatan yang ganda itu sedang diperbaiki. Kemudian diganti dengan nama warga miskin lainnya," ujarnya.
Ia berharap kepala desa di daerah itu jujur dan profesional melaporkan nama warga yang benar-benar tergolong ekonomi miskin yang menjadi penggantinya.
Karena, menurutnya, data warga miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K itu merupakan data warga miskin daerah itu tahun 2015. Kemungkinan ada perubahan.
Ia menerangkan, untuk sementara waktu ini warga miskin belum bisa berobat menggunakan kartu BPJS kesehatan tersebut.
Sementara itu, pemerintah setempat tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar untuk mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah ke BPJS kesehatan. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017