Ketua Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) Steven meminta pentingnya pembentukan satuan tugas penanganan situasi darurat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu.
"Permasalahan kelangkaan BBM di Bengkulu bukan hanya karena 1 atau 2 faktor saja, tapi ada beberapa faktor yang saling berkaitan, dan butuh penanganan serius. Oleh karena itu sangat penting ada satuan tugas agar kerja-kerja penanganan bisa mempercepat penyelesaian masalah kelangkaan dengan upaya seefektif mungkin," kata Ketua Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) Steven lewat pesan elektronik di Bengkulu, Senin.
Permasalahan kelangkaan awalnya bersumber dari tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai oleh karena pendangkalan alur yang mengakibatkan kapal pengangkut BBM Pertamina tidak bisa masuk ke dermaga.
Baca juga: Gubernur Bengkulu minta Pertamina tambah kuota atasi kelangkaan BBM
Hal tersebut, membuat pendistribusian BBM harus melalui jalur darat dari provinsi tetangga (Jambi, Sumsel, Sumbar) yang notabene lebih jauh, butuh waktu tempuh lebih lama,
Steven menegaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada kuota BBM, melainkan pada lambannya distribusi lawat jalur darat dan kurangnya armada mobil tangki akibat persoalan teknis di pelabuhan.
"Hemat saya, penambahan kuota BBM itu bukan solusi yang tepat. Karena masalah utamanya bukan pada kuota, melainkan pada distribusi yang tersendat. Perkara kelangkaan yang baru ini disebabkan oleh persoalan teknis pada pendistribusian sehingga menyebabkan stok di Lubuk Linggau menipis," kata Steven.
Dan lanjut dia baru 23 Mei 2025 baru kembali seperti biasa, namun untuk normalisasi penyaluran setidaknya membutuhkan waktu hingga 2 minggu ke depan.
Baca juga: Perindagkop pastikan tidak ada kelangkaan BBM di Mukomuko
Tersendatnya pendistribusian BBM lewat pelabuhan pelabuhan, dan juga kurang pendistribusian lewat jalur darat menjadi dasar Steven meminta pelibatan penuh Forkopimda dan pembentukan satgas atau task force khusus.
Tujuannya guna mengawasi pengerukan dengan pengendalian ketat atas setiap 'timeline" pengerjaan dan pengaturan pendistribusian lewat jalur darat menjaga kestabilan pasokan BBM Bengkulu.
Steven menyarankan langkah strategis lainnya strategis untuk menuntaskan masalah ini secara cepat dan efektif yakni percepatan pengerukan dermaga Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi jalur utama masuknya BBM.
Kemudian, penambahan armada mobil tangki (MT) untuk mendukung distribusi BBM, baik untuk konsinyasi maupun penyaluran langsung ke titik distribusi di wilayah Bengkulu.
Berikutnya, Steven meminta adanya pembatasan pembelian dan larangan pengisian berulang, termasuk pelarangan pembelian dengan jerigen, demi mencegah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Baca juga: Kapal keruk tiba di Pelabuhan Pulau Baai, Pemprov Bengkulu optimistis atasi krisis BBM
Steven juga menekankan perlunya melibatkan unsur TNI dan Polri, terutama Danrem dan Komandan Lanal, untuk mendukung pengawasan di lapangan.
"Saya yakin, kalau TNI diturunkan langsung oleh gubernur, itu bisa selesai dalam dua hari. Mereka bekerja tanpa banyak basa-basi. Tidak seperti unsur sipil yang seringkali terkesan lamban," katanya.
Steven mengkritik lambannya kinerja pihak terkait dalam menangani kendala teknis pengerukan, seperti tidak ada target percepatan kerja (timeline).
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang menurutnya harus menanggung beban keluhan publik sendirian.
"Kasihan Gubernur diburu di media sosial, sementara akar persoalan sebenarnya tidak diselesaikan. Sudah saatnya semua elemen kekuatan daerah ini dirangkul," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2025