Bengkulu (Antara) - Puluhan perwakilan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu berunjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, memprotes pembangunan PLTU batu bara yang hanya berjarak satu kilometer dari permukiman.
"Kami mendesak pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batu bara di Bengkulu karena kami tidak ingin menderita seperti warga dari daerah lain," kata Meggi, perwakilan warga Teluk Sepang di depan gedung KPK di Jakarta, Kamis.
Unjuk rasa warga Kelurahan Teluk Sepang itu bagian dari aksi bersama masyarakat terdampak industri batu bara dari berbagai wilayah di Indonesia yang bergabung dalam "Koalisi Break Free Indonesia".
Selain dari Bengkulu, ribuan massa yang turut dalam aksi bersama tersebut berasal dari Batang, Cilacap, Labuan, Pelabuhan Ratu, Jepara dan Indramayu dan Kalimantan Timur.
Aksi damai di bawah guyuran hujan itu ditujukan untuk mendukung KPK untuk mengusut tuntas praktik-praktik korupsi di industri batu bara, baik dari sektor pertambangan atau hulu hingga pembangunan pembangkit listrik di hilir.
Darmin, nelayan warga Desa Karang Bondo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang merasakan dampak pembangunan PLTU mengatakan sejak PLTU batu bara beroperasi di wilayah mereka, hasil tangkapan nelayan semakin menyusut.
"Terumbu karang yang menjadi tempat pemijahan ikan sudah hancur karena operasi kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara," kata Darmin.
Ia pun meminta pemerintah mengusut penghancuran lingkungan dan biota laut di wilayah mereka yang kondisinya dinilai lebih parah dari kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua yang sedang jadi sorotan dunia.
Pembangunan PLTU di kompleks Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan kapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) mulai dilaksanakan oleh pemegang kontrak PT Tenaga Listrik Bengkulu.
Sebelumnya Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Bengkulu, Petrus Halim mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tersebut untuk mendukung program 35.000 MW listrik sesuai target pemerintah.
"Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020 sesuai dengan perencanaan kami," ujar Petrus.
Menurut dia, batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kami mendesak pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batu bara di Bengkulu karena kami tidak ingin menderita seperti warga dari daerah lain," kata Meggi, perwakilan warga Teluk Sepang di depan gedung KPK di Jakarta, Kamis.
Unjuk rasa warga Kelurahan Teluk Sepang itu bagian dari aksi bersama masyarakat terdampak industri batu bara dari berbagai wilayah di Indonesia yang bergabung dalam "Koalisi Break Free Indonesia".
Selain dari Bengkulu, ribuan massa yang turut dalam aksi bersama tersebut berasal dari Batang, Cilacap, Labuan, Pelabuhan Ratu, Jepara dan Indramayu dan Kalimantan Timur.
Aksi damai di bawah guyuran hujan itu ditujukan untuk mendukung KPK untuk mengusut tuntas praktik-praktik korupsi di industri batu bara, baik dari sektor pertambangan atau hulu hingga pembangunan pembangkit listrik di hilir.
Darmin, nelayan warga Desa Karang Bondo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang merasakan dampak pembangunan PLTU mengatakan sejak PLTU batu bara beroperasi di wilayah mereka, hasil tangkapan nelayan semakin menyusut.
"Terumbu karang yang menjadi tempat pemijahan ikan sudah hancur karena operasi kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara," kata Darmin.
Ia pun meminta pemerintah mengusut penghancuran lingkungan dan biota laut di wilayah mereka yang kondisinya dinilai lebih parah dari kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua yang sedang jadi sorotan dunia.
Pembangunan PLTU di kompleks Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan kapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) mulai dilaksanakan oleh pemegang kontrak PT Tenaga Listrik Bengkulu.
Sebelumnya Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Bengkulu, Petrus Halim mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tersebut untuk mendukung program 35.000 MW listrik sesuai target pemerintah.
"Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020 sesuai dengan perencanaan kami," ujar Petrus.
Menurut dia, batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017