Bengkulu (Antara) - Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Tengku Zulkarnain mengharapkan seluruh anggota dewan mendukung realisasi program pemerintah kota sebab program tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
"Program dana bergulir Samisake (satu miliar satu kelurahan), revisi perdanya merupakan anjuran BPK dan sudah dibentuk pansus, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum rampung, rekan-rekan terus mengulur revisi perda ini," kata Tengku yang juga menjabat wakil ketua parpol pengusung pasangan wali kota, PAN Kota Bengkulu di Bengkulu, Rabu.
Selain itu, sejumlah anggota DPRD yang berasal dari parpol Nasdem, PKS dan Golkar juga menolak program 10.000 sambungan pipa gratis PDAM untuk masyarakat miskin.
Rencana pemerintah kota yang akan meminjam dana sebesar Rp250 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pun juga tidak mendapat dukungan dari kalangan legislatif.
"Yang kita sayangkan, giliran fasilitas, mereka semua tidak ada yang menolak, mobil dinas baru untuk setiap anggota DPRD, perjalanan dinas malah minta tambah dan semua itu disanggupi wali kota," ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, kata dia, semestinya lebih mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat setempat. Tidak hanya mementingkan diri sendiri dengan meminta tambahan insentif, kenaikan gaji, anggaran pakaian dinas maupun kendaraan dinas.
"Kami juga merasa aneh dengan Golkar, sebagai partai politik pengusung, seharusnya mendukung pemkot, karena ini program positif, tetapi sebaliknya mereka ikut menolak," kata Tengku.
Alasan tiga parpol tersebut menolak berbagai usulan program Pemerintah Kota Bengkulu juga tidak masuk akal karena hanya berpatokan pada perasaan semata.
"Jika mereka mempertanyakan masalah hukum, ayo kita undang kejaksaan dan polisi untuk menilai ini, jika merasa bermasalah mengenai sistem keuangan mari kita undang BPK untuk memberikan pandangan," ujarnya.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017