DPRD Bengkulu: Semua pihak harus pastikan keterbukaan informasi pemilu

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler menyatakan bahwa semua pihak harus memastikan keterbukaan informasi publik terlaksana pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, partai politik, dan stakeholder lainnya harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi publik tentang pemilu secara komprehensif," kata Dempo Xler di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan keterbukaan informasi publik sangat berdampak terhadap kualitas pemilu. Semakin transparan penyelenggaraan maka kualitas calon legislatif dan eksekutif yang terpilih pada pesta demokrasi juga akan semakin baik.

"Pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan partai politik harus menerangkan kepada rakyat tahapan pemilu, apa yang menjadi penting dalam pemilu, termasuk tentang rekam jejak calon peserta pemilu, sehingga rakyat bisa menilai, dan nantinya lahirlah produk pemilu yang berkualitas dan punya kemampuan," kata dia.

Pemilu yang tidak disertai dengan keterbukaan informasi publik memberikan dampak negatif, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap tahapan penyelenggaraan dan hasil pemilu.

Kualitas pemilu pun juga tidak akan baik, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi rekayasa pemilu, rekayasa citra yang bisa mengatur hasil dan orang-orang yang menjadi pemenang pemilu, tambahnya.

Oleh karena itu, menurut dia, seluruh pihak terkait harus memastikan Pemilu 2024 terlaksana dengan menjamin keterbukaan informasi publik berjalan baik.

Semua pihak, terutama masyarakat, kata Dempo, harus berperan aktif memastikan penyelenggaraan pemilu disertai dengan keterbukaan informasi publik yang semestinya.

"Cari tahu secara detail, tanya langsung pada sumber, atau pihak yang paling memahami. Terakhir, semua punya telpon pintar kan, gawai, cari informasi yang sebenarnya, pastikan kebenaran informasi, kalau masih tertutup bisa laporkan ke Komisi Informasi," ujar Dempo.