Mukomuko (Antara) - Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyatakan mulai Januari tahun 2017 sebanyak 7.000 warga miskin di daerah ini berobat secara gratis menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Mulai Januari tahun ini masyarakat miskin berobat gratis menggunakan kartu BPJS Kesehatan ke puskesmas dan RSUD sesuai dengan nota kesepahaman integrasi jaminan kesehatan daerah dengan BPJS yang ditandatangani oleh Pemkab Mukomuko dengan BPJS Kesehatan," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh, di Mukomuko, Rabu.
Namun ia mengatakan, saat ini masih belum cair anggaran jaminan kesehatan daerah sebesar Rp2 miliar untuk program integrasi jaminan kesehatan daerah dengan BPJS kesehatan.
Pemerintah setempat telah menetapkan sebanyak 7.000 orang masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan daerah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
"Pemerintah sudah menetapkan penerima jaminan kesehatan daerah," ujarnya pula.
Selain itu, lanjutnya, perubahan peraturan bupati (perbup) sebelumnya mengatur tentang petunjuk teknis pengunaan dana jaminan kesehatan daerah dari "open member" atau kepesertaan terbuka menjadi tertutup.
Ia menerangkan, meskipun anggaran untuk biaya berobat warga miskin di daerah itu belum cair sampai sekarang, namun pelaksanaan kegiatan integrasi jamkesda ke BPJS terhitung sejak bulan Januari 2017.
"Setelah anggaran jaminan kesehatan daerah sebesar Rp2 miliar cair, selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada BPJS Kesehatan," ujarnya lagi.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Mulai Januari tahun ini masyarakat miskin berobat gratis menggunakan kartu BPJS Kesehatan ke puskesmas dan RSUD sesuai dengan nota kesepahaman integrasi jaminan kesehatan daerah dengan BPJS yang ditandatangani oleh Pemkab Mukomuko dengan BPJS Kesehatan," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh, di Mukomuko, Rabu.
Namun ia mengatakan, saat ini masih belum cair anggaran jaminan kesehatan daerah sebesar Rp2 miliar untuk program integrasi jaminan kesehatan daerah dengan BPJS kesehatan.
Pemerintah setempat telah menetapkan sebanyak 7.000 orang masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan daerah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
"Pemerintah sudah menetapkan penerima jaminan kesehatan daerah," ujarnya pula.
Selain itu, lanjutnya, perubahan peraturan bupati (perbup) sebelumnya mengatur tentang petunjuk teknis pengunaan dana jaminan kesehatan daerah dari "open member" atau kepesertaan terbuka menjadi tertutup.
Ia menerangkan, meskipun anggaran untuk biaya berobat warga miskin di daerah itu belum cair sampai sekarang, namun pelaksanaan kegiatan integrasi jamkesda ke BPJS terhitung sejak bulan Januari 2017.
"Setelah anggaran jaminan kesehatan daerah sebesar Rp2 miliar cair, selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada BPJS Kesehatan," ujarnya lagi.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017