Mukomuko (Antara) - Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Frangki Janas menyatakan mayoritas dari 148 kepala desa di daerah itu keberatan sebagian dana desa tahun 2016 dipotong untuk pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
"Mereka tidak senang dana desa dipotong karena tanpa kompromi dengan seluruh pihak desa," katanya, di Mukomuko, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti laporan dari kepala desa yang mengeluhkan pemotongan dana desa tahun 2016 oleh oknum PNS di instansi terkait untuk keperluan pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
Berdasarkan laporan kepala desa dana pemasangan aplikasi sistem manajemen itu sebesar Rp7,5 juta per desa dan pengadaan buku perpustakaan desa bervariasi tetapi dalam APBDes sebesar Rp20 juta per desa.
Ia mengatakan, lembaganya rencananya membentuk panitia khusus guna mengungkap dugaan penyimpangan dana desa untuk bimbingan teknis kepala desa.
Ia menyatakan, pansus ini rencananya sekaligus menyelidiki dugaan penyimpangan dana desa untuk pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Sigit Ali Ismanto menyatakan institusinya sudah menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa untuk pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
"Kami sudah menerima laporan soal itu. Kini kami sedang mempelajarinya," ujarnya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Mereka tidak senang dana desa dipotong karena tanpa kompromi dengan seluruh pihak desa," katanya, di Mukomuko, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti laporan dari kepala desa yang mengeluhkan pemotongan dana desa tahun 2016 oleh oknum PNS di instansi terkait untuk keperluan pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
Berdasarkan laporan kepala desa dana pemasangan aplikasi sistem manajemen itu sebesar Rp7,5 juta per desa dan pengadaan buku perpustakaan desa bervariasi tetapi dalam APBDes sebesar Rp20 juta per desa.
Ia mengatakan, lembaganya rencananya membentuk panitia khusus guna mengungkap dugaan penyimpangan dana desa untuk bimbingan teknis kepala desa.
Ia menyatakan, pansus ini rencananya sekaligus menyelidiki dugaan penyimpangan dana desa untuk pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Sigit Ali Ismanto menyatakan institusinya sudah menerima laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa untuk pemasangan aplikasi sistem manajemen adminsitrasi dan pengadaan buku perpustakaan desa.
"Kami sudah menerima laporan soal itu. Kini kami sedang mempelajarinya," ujarnya. ***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017