Rejang Lebong (Antara) - Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyatakan pemasangan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah itu terkendala anggaran.
"Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini masih menunggu anggaran yang akan disiapkan dalam APBD Perubahan nanti, memang program ini dibiayai oleh pemerintah pusat tapi harus memakai anggaran yang disiapkan daerah, jika sudah selesai nanti akan diganti pemerintah pusat," kata Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Dharma Rejang Lebong, Benni Irawan, di Pemkab Rejang Lebong, Senin.
Benni Irawan yang juga asisten Ekbang Pemkab Rejang Lebong mengatakan penyiapan anggaran dari pemkab setempat ini dalam bentuk penyertaan modal yang akan dimasukan dalam pembahasan APBD-P 2017 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Besaran anggaran untuk pelaksanaan program MBR ini tambah dia, setidaknya membutuhkan dana mencapai Rp3 miliar, sedangkan kemampuan anggaran daerah itu sangat terbatas sehingga tidak bisa dianggarkan satu tahun anggaran.
"Saat ini program subsidi pemasangan jaringan air bersih untuk MBR ini sudah ada 550 KK yang mendaftarkan diri sebagai pesertanya dari kuota sebanyak 778 KK. Para peserta yang sudah mendaftar ini telah di verifikasi oleh tim Kementerian PUPR," ujarnya.
Program pemasangan jaringan PDAM untuk MBR ini kata Benni, dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu guna mendapatkan pelayanan air bersih, kalangan warga ini hanya dikenakan biaya Rp400.000, sedangkan jika pemasangan umum dikenakan biaya Rp1 juta sehingga subsidi dari pemerintah mencapai Rp600.000 per sambungan.
"Anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program MBR ini mencapai mencapai Rp3 miliar, dimana anggaran ini akan digunakan membangun jaringan air bersih untuk 778 MBR tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong," katanya.
Pemasangan sambungan MBR tersebut harus menggunakan dana daerah terlebih dahulu atau dana pendamping. Sedangkan dana yang berasal dari Kementerian PUPR baru akan dicairkan setelah proses pemasangan selesai dilaksanakan.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini masih menunggu anggaran yang akan disiapkan dalam APBD Perubahan nanti, memang program ini dibiayai oleh pemerintah pusat tapi harus memakai anggaran yang disiapkan daerah, jika sudah selesai nanti akan diganti pemerintah pusat," kata Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Dharma Rejang Lebong, Benni Irawan, di Pemkab Rejang Lebong, Senin.
Benni Irawan yang juga asisten Ekbang Pemkab Rejang Lebong mengatakan penyiapan anggaran dari pemkab setempat ini dalam bentuk penyertaan modal yang akan dimasukan dalam pembahasan APBD-P 2017 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Besaran anggaran untuk pelaksanaan program MBR ini tambah dia, setidaknya membutuhkan dana mencapai Rp3 miliar, sedangkan kemampuan anggaran daerah itu sangat terbatas sehingga tidak bisa dianggarkan satu tahun anggaran.
"Saat ini program subsidi pemasangan jaringan air bersih untuk MBR ini sudah ada 550 KK yang mendaftarkan diri sebagai pesertanya dari kuota sebanyak 778 KK. Para peserta yang sudah mendaftar ini telah di verifikasi oleh tim Kementerian PUPR," ujarnya.
Program pemasangan jaringan PDAM untuk MBR ini kata Benni, dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu guna mendapatkan pelayanan air bersih, kalangan warga ini hanya dikenakan biaya Rp400.000, sedangkan jika pemasangan umum dikenakan biaya Rp1 juta sehingga subsidi dari pemerintah mencapai Rp600.000 per sambungan.
"Anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program MBR ini mencapai mencapai Rp3 miliar, dimana anggaran ini akan digunakan membangun jaringan air bersih untuk 778 MBR tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong," katanya.
Pemasangan sambungan MBR tersebut harus menggunakan dana daerah terlebih dahulu atau dana pendamping. Sedangkan dana yang berasal dari Kementerian PUPR baru akan dicairkan setelah proses pemasangan selesai dilaksanakan.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017