Bengkulu (Antara) - Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan dana desa sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar per desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Dana desa seharusnya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat," kata Rohidin saat membuka pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) se-Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan, dana yang diterima setiap desa diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan, kaitannya dengan pelayanan kesehatan.
Saat ini, kata gubernur, sebanyak 666 ribu jiwa masyarakat Bengkulu mendapat jaminan kesehatan dengan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan jumlah warga miskin di daerah ini tercatat sebanyak 340 ribu jiwa.
Artinya, kata dia, seluruh warga miskin seharusnya sudah mendapatkan layanan kesehatan, namun fakta di lapangan masih banyak orang miskin yang belum memiliki KIS tersebut.
"Berarti ada persoalan dalam pendataan dan ini harus dituntaskan sehingga seluruh masyarakat, terutama yang tidak mampu bisa menikmati layanan kesehatan," katanya.
Gubernur menambahkan, peran pendamping sangat strategis untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat, selain mengarahkan penggunaan dana tersebut.
Karena itu, peningkatan kapasitas TAPM dalam aspek fasilitasi dan pemberdayaan serta supervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) guna menjalankan program-program prioritas sangat dibutuhkan.
"Selain aspek pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa, juga penting melihat aspek kesehatan masyarakat," katanya.
Dana desa yang diterima 1.341 desa di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu mencapai Rp1,035 triliun dari pemerintah pusat pada 2017 dengan rincian masing-masing desa menerima sebesar Rp720 juta. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Dana desa seharusnya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat," kata Rohidin saat membuka pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) se-Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan, dana yang diterima setiap desa diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan, kaitannya dengan pelayanan kesehatan.
Saat ini, kata gubernur, sebanyak 666 ribu jiwa masyarakat Bengkulu mendapat jaminan kesehatan dengan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan jumlah warga miskin di daerah ini tercatat sebanyak 340 ribu jiwa.
Artinya, kata dia, seluruh warga miskin seharusnya sudah mendapatkan layanan kesehatan, namun fakta di lapangan masih banyak orang miskin yang belum memiliki KIS tersebut.
"Berarti ada persoalan dalam pendataan dan ini harus dituntaskan sehingga seluruh masyarakat, terutama yang tidak mampu bisa menikmati layanan kesehatan," katanya.
Gubernur menambahkan, peran pendamping sangat strategis untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat, selain mengarahkan penggunaan dana tersebut.
Karena itu, peningkatan kapasitas TAPM dalam aspek fasilitasi dan pemberdayaan serta supervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) guna menjalankan program-program prioritas sangat dibutuhkan.
"Selain aspek pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa, juga penting melihat aspek kesehatan masyarakat," katanya.
Dana desa yang diterima 1.341 desa di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu mencapai Rp1,035 triliun dari pemerintah pusat pada 2017 dengan rincian masing-masing desa menerima sebesar Rp720 juta. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017