Bengkulu (Antara) - Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menyampaikan agar media jangan menggantungkan hidup perusahaan pada iklan yang berasal dari anggaran pemerintah daerah.
Tindakan seperti itu, menurut dia saat seminar jurnalis anti korupsi di Kota Bengkulu, Selasa, hanya akan membuat perusahaan media berpotensi rentan terjerumus menjadi tidak independen, profesional dan kredibel dalam menelurkan produk-produk jurnalistik.
"Jangan hanya mengetuk pemerintah daerah, masih banyak sumber pendapatan lain, ada misalnya memonetisasi media, membuat unit-unit penelitian, unit usaha dan berbagai lainnya," kata dia.
Seharusnya, menurut dia, jika tetap menerima iklan dari pemerintah daerah, hal itu hanya berdasarkan atas hubungan profesi semata dan kontennya tetap menjaga kaidah serta etika jurnalistik.
"Pemaksaan, iklan tembak atau menggantungkan pendapatan media dari sana bukanlah praktik yang bisa dibenarkan," kata mantan jurnalis televisi swasta nasional ini.
Perkembangan teknologi, lanjutnya, seharusnya menjadi peluang terbaik bagi media dalam mendapatkan pemasukan tanpa harus bergantung pada anggaran daerah.
"Sekarang ada youtube, facebook, instagram, dan sejumlah sosial media lain bahkan milik lokal yang menawarkan monetisasi," ujarnya.
Dengan monetisasi, jurnalis juga bisa terhindar dari praktik-praktik yang bisa merusak profesi jurnalis, bahkan sampai menjadi tindakan korupsi.
Konten yang dimonetisasi pun juga beragam tidak hanya video saja, konten tulisan, foto, serta konten kreatif lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Tindakan seperti itu, menurut dia saat seminar jurnalis anti korupsi di Kota Bengkulu, Selasa, hanya akan membuat perusahaan media berpotensi rentan terjerumus menjadi tidak independen, profesional dan kredibel dalam menelurkan produk-produk jurnalistik.
"Jangan hanya mengetuk pemerintah daerah, masih banyak sumber pendapatan lain, ada misalnya memonetisasi media, membuat unit-unit penelitian, unit usaha dan berbagai lainnya," kata dia.
Seharusnya, menurut dia, jika tetap menerima iklan dari pemerintah daerah, hal itu hanya berdasarkan atas hubungan profesi semata dan kontennya tetap menjaga kaidah serta etika jurnalistik.
"Pemaksaan, iklan tembak atau menggantungkan pendapatan media dari sana bukanlah praktik yang bisa dibenarkan," kata mantan jurnalis televisi swasta nasional ini.
Perkembangan teknologi, lanjutnya, seharusnya menjadi peluang terbaik bagi media dalam mendapatkan pemasukan tanpa harus bergantung pada anggaran daerah.
"Sekarang ada youtube, facebook, instagram, dan sejumlah sosial media lain bahkan milik lokal yang menawarkan monetisasi," ujarnya.
Dengan monetisasi, jurnalis juga bisa terhindar dari praktik-praktik yang bisa merusak profesi jurnalis, bahkan sampai menjadi tindakan korupsi.
Konten yang dimonetisasi pun juga beragam tidak hanya video saja, konten tulisan, foto, serta konten kreatif lainnya.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017