Mukomuko (Antara) - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berharap tahun 2018 masih ada bantuan dana berobat bagi warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah daerah setempat.
"Kita berharap masih ada bantuan dana program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk pasien yang tergolong ekonomi miskin yang belum ada jaminan kesehatan dari pemerintah," kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko, Dr Tugur Anjastiko, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan hal itu karena masih ada pasien yang tergolong ekonomi miskin di daerah tersebut yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) kesehatan maupun jaminan kesehatan lain dari pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat.
Ia menyatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menolak pasien yang tergolong ekonomi miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat.
"Kami tetap layani meski pasien tersebut tidak memiliki jaminan kesehatan. Kami swadaya untuk membantunya," ujarnya.
Kendati demikian, menurutnya, sebelum semua warga miskin di daerah itu memperoleh jaminan kesehatan, sebaiknya program jamkesda tetap diadakan di daerah tersebut.
Karena jamkesda itu masih dibutuhkan oleh warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan jaminan kesehatan lainnya di daerah itu.
Terkait dengan saran bupati setempat kepada rumah sakit dan puskesmas agar tidak menolak pasien yang tergolong ekonomi miskin, ia menyatakan, meskipun tidak diminta oleh bupati, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kita berharap masih ada bantuan dana program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk pasien yang tergolong ekonomi miskin yang belum ada jaminan kesehatan dari pemerintah," kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko, Dr Tugur Anjastiko, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan hal itu karena masih ada pasien yang tergolong ekonomi miskin di daerah tersebut yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) kesehatan maupun jaminan kesehatan lain dari pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat.
Ia menyatakan, selama ini pihaknya tidak pernah menolak pasien yang tergolong ekonomi miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat.
"Kami tetap layani meski pasien tersebut tidak memiliki jaminan kesehatan. Kami swadaya untuk membantunya," ujarnya.
Kendati demikian, menurutnya, sebelum semua warga miskin di daerah itu memperoleh jaminan kesehatan, sebaiknya program jamkesda tetap diadakan di daerah tersebut.
Karena jamkesda itu masih dibutuhkan oleh warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan jaminan kesehatan lainnya di daerah itu.
Terkait dengan saran bupati setempat kepada rumah sakit dan puskesmas agar tidak menolak pasien yang tergolong ekonomi miskin, ia menyatakan, meskipun tidak diminta oleh bupati, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017