Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Kelompok masyarakat sipil Bengkulu mendorong pemerintah daerah menyelesaikan konflik-konflik agraria melalui pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Provinsi Bengkulu.
"Tim ini akan disahkan oleh gubernur Bengkulu yang bertugas menyelesaikan konflik-konflik agraria di Bengkulu," kata Manajer Analisis Kebijakan Publik dan Analisis Hukum Lingkungan Walhi Bengkulu, Teo Reffelson di Bengkulu, Kamis.
Saat diskusi terfokus inisiasi pembentukan tim resolusi konflik agraria dan lingkungan yang digelar Walhi Bengkulu, Teo mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan rekomendasi dari Kongres Rakyat yang digelar Walhi beberapa waktu lalu.
Kongres yang dihadiri Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah itu mengamanatkan penyelesaian konflik-konflik agraria yang ada di wilayah itu, terutama antara masyarakat dan perkebunan skala besar serta konflik sektor kehutanan dan pertambangan.
"Diskusi ini untuk menyerap masukan dari para pihak, termasuk organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan agraria," katanya.
Konflik agraria menurut Teo harus segera diselesaikan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan di daerah ini melalui program reforma agraria.
Reforma agraria dalam rangka mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan akses masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Penyelesaian konflik agraria ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program reforma agraria," ucapnya.
Ketua Yayasan Lembak Bengkulu Usman Yasin mengatakan konflik agraria yang terjadi saat ini adalah akibat salah urus sumber daya alam di masa silam.
"Perizinan perkebunan dalam skala luas dengan sangat mudah diberikan kepada investor sehingga masyarakat yang menjadi korban," ucapnya.
Karena itu, menurut dia tim itu sangat penting dibentuk untuk menyelesaikan konflik agraria dan secara khusus ia meminta pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah ini.
Kepala Seksi Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Bakrin menambahkan tim penyelesaian konflik agraria tersebut akan membantu pemerintah mempercepat dalam menyelesaikan konflik agraria di wilayah ini.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Tim ini akan disahkan oleh gubernur Bengkulu yang bertugas menyelesaikan konflik-konflik agraria di Bengkulu," kata Manajer Analisis Kebijakan Publik dan Analisis Hukum Lingkungan Walhi Bengkulu, Teo Reffelson di Bengkulu, Kamis.
Saat diskusi terfokus inisiasi pembentukan tim resolusi konflik agraria dan lingkungan yang digelar Walhi Bengkulu, Teo mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan rekomendasi dari Kongres Rakyat yang digelar Walhi beberapa waktu lalu.
Kongres yang dihadiri Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah itu mengamanatkan penyelesaian konflik-konflik agraria yang ada di wilayah itu, terutama antara masyarakat dan perkebunan skala besar serta konflik sektor kehutanan dan pertambangan.
"Diskusi ini untuk menyerap masukan dari para pihak, termasuk organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan agraria," katanya.
Konflik agraria menurut Teo harus segera diselesaikan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan di daerah ini melalui program reforma agraria.
Reforma agraria dalam rangka mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan akses masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Penyelesaian konflik agraria ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program reforma agraria," ucapnya.
Ketua Yayasan Lembak Bengkulu Usman Yasin mengatakan konflik agraria yang terjadi saat ini adalah akibat salah urus sumber daya alam di masa silam.
"Perizinan perkebunan dalam skala luas dengan sangat mudah diberikan kepada investor sehingga masyarakat yang menjadi korban," ucapnya.
Karena itu, menurut dia tim itu sangat penting dibentuk untuk menyelesaikan konflik agraria dan secara khusus ia meminta pemerintah menghentikan sementara atau moratorium pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah ini.
Kepala Seksi Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Bakrin menambahkan tim penyelesaian konflik agraria tersebut akan membantu pemerintah mempercepat dalam menyelesaikan konflik agraria di wilayah ini.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018