Ketua MPR setuju ada bank tanah untuk atasi konflik agraria

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) setuju dengan usulan pembentukan bank tanah guna mencegah terjadinya segala bentuk konflik agraria.

"Di tengah masih peliknya persoalan pengelolaan tanah dan konflik agraria, kehadiran bank tanah yang dibentuk Presiden Joko Widodo patut didukung; sehingga konflik agraria seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Wadas, Kinipan, Dago Elo, dan lain sebagainya, tidak terulang kembali," kata Bamsoet usai menghadiri pengukuhan Nia Kurniati sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Graha Sanusi Hardjadinata, Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Baca juga: BSMI dan IDI Kota Padang obati pengunjuk rasa konflik agraria

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Bamsoet mengatakan berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, terdapat 212 konflik agraria pada tahun 2022 atau naik 2,36 persen dari tahun 2021 sebanyak 207 konflik.

"Melalui bank tanah, sumber daya agraria akan diatur secara ketat oleh negara dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai panglimanya," jelasnya.

Dia mengungkapkan dasar hukum pembentukan bank tanah antara lain Pasal 33 Undag-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor 9/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca juga: Junimart minta Kapolri evaluasi Polda Riau tangani konflik agraria

Kemudian, lanjutnya, Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 yang merekomendasikan langkah-langkah proporsional dan adil dalam penanganan konflik agraria; UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah.

"Pembentukan bank tanah memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat; sedangkan ketersediaan tanah semakin terbatas, harga tanah yang terus meningkat, belum optimalnya pemanfaatan tanah khususnya untuk kepentingan umum, dan masih maraknya praktik spekulan serta penelantaran tanah," jelas Bamsoet.