Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Pejabat Wali Kota Bengkulu Budiman Ismaun meminta aparatur sipil negara (ASN) setempat tetap menjaga netralitas selama tahapan pilkada berlangsung.
"Tidak ada yang boleh mendukung bahkan menjadi tim pemenangan salah satu calon, kita harus tetap netral, politik praktis bukan ranah ASN," kata Budiman di Bengkulu, Senin.
Ia menegaskan jika ada ASN yang terbukti memihak salah satu calon maka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyatakan dukungan atau ajakan untuk mendukung salah satu calon oleh ASN dinilai bisa membuat pegawai setempat jadi terkotak-kotak dan tentunya mengganggu suasana di lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu.
"Tugas sesungguhnya pemerintah daerah adalah mewujudkan proses pilkada damai, berintegritas dan berkualitas bersama penyelenggara pemilu," ujarnya.
Ketua KPU Kota Bengkulu Darlinsyah sebelumnya juga sudah mengingatkan seluruh pihak untuk menaati aturan dan proses tahapan yang telah ditentukan.
"Untuk pasangan calon dan tim kita minta tidak melanggar sesuai yang telah kita sepakati dan deklarasikan bersama, mari kita tunjukkan pilkada yang berkualitas bahkan menjadi teladan untuk daerah lainnya," kata dia.
KPU Kota Bengkulu pada 12 Februari 2018 telah menetapkan empat pasang calon yang maju yakni nomor urut satu calon independen Mayor Inf David Suardi yang berpasangan dengan Bakhsir, nomor urut dua Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi yang menggandeng Ahmad Zarkasi dan diusung parpol Nasdem, PKS serta PPP.
Wali kota petahana Helmi Hasan mendapatkan nomor urut tiga, ia bersama calon wakilnya Dedy Wahyudi diusulkan oleh parpol PAN, Gerindra dan Partai Demokrat.
Sedangkan pasangan nomor urut empat yakni Wakil Wali Kota petahana Patriana Sosialinda--Mirza yang diusung Golkar, PDIP dan Hanura.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018