Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengusulkan adanya dana operasional untuk petugas yang melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit kepada pemerintah pusat.
"Kami telah mengusulkan dana operasional khusus petugas peremajaan sawit ke pusat dan selanjutnya dilakukan pembukaan rekening untuk penyaluran dana operasional petugas ini," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Eri Siagian di Mukomuko, Senin.
Instansinya membuka rekening di bank untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan dana operasinal petugas atau pendamping pelaksana program.
Ia menyatakan, dana operasional dari pemerintah pusat itu untuk petugas yang melakukan verifikasi data penerima program peremajaan sawit.
"Saat ini petugas yang terdiri dari aparatur sipil negara ini belum melakukan verifikasi data petani yang menerima bantuan program peremajaan sawit karena belum ada dana operasional," ujarnya.
Sementara itu Dinas Pertanian Mukomuko telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan pihak yang membiayai kegiatan peremajaan sawit rakyat di Bogor, Jabar.
Dari hasil pertemuan di Bogor, instansinya diminta untuk segera mengusulkan petani yang menerima program peremajaan sawit tersebut kepada pemerintah pusat.
Sedangkan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diusulkan mendapat program peremajaan sawit tidak berubah. Luasnya masih tetap 3.000,98 hektare, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kami telah mengusulkan dana operasional khusus petugas peremajaan sawit ke pusat dan selanjutnya dilakukan pembukaan rekening untuk penyaluran dana operasional petugas ini," kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Eri Siagian di Mukomuko, Senin.
Instansinya membuka rekening di bank untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan dana operasinal petugas atau pendamping pelaksana program.
Ia menyatakan, dana operasional dari pemerintah pusat itu untuk petugas yang melakukan verifikasi data penerima program peremajaan sawit.
"Saat ini petugas yang terdiri dari aparatur sipil negara ini belum melakukan verifikasi data petani yang menerima bantuan program peremajaan sawit karena belum ada dana operasional," ujarnya.
Sementara itu Dinas Pertanian Mukomuko telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan pihak yang membiayai kegiatan peremajaan sawit rakyat di Bogor, Jabar.
Dari hasil pertemuan di Bogor, instansinya diminta untuk segera mengusulkan petani yang menerima program peremajaan sawit tersebut kepada pemerintah pusat.
Sedangkan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diusulkan mendapat program peremajaan sawit tidak berubah. Luasnya masih tetap 3.000,98 hektare, katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018