Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengandalkan dana APBN dari pemerintah pusat untuk mengatasi secara bertahap desa rawan pangan di daerah itu agar menjadi mandiri.
"Harapan kami dengan masih banyaknya desa rawan pangan, dana APBN bisa membantu mengatasi masalah tersebut di daerah ini karena dana APBD terbatas," kata Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, Junaidi, di Mukomuko, Sabtu.
Meskipun setiap tahun diprogramkan mengurangi desa rawan pangan di daerah itu, tapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dana APBD setempat terbatas. Hal ini menyebabkan dalam tempo empat tahun hanya delapan desa yang bisa dibebaskan dari rawan pangan tersebut.
Selain itu pengurangan desa rentan pangan juga dibantu dari dana APBN, lanjutnya, namun desanya masih sedikit hanya enam desa dengan kriteria 30 persen jumlah kepala keluarga di desa itu merupakan rumah tangga miskin (RTM). Begitu juga dengan program pengurangan desa rentan pangan mengunakan dana dari APBN lanjutnya, juga dilakukan selama empat tahun.
Ia menilai, program pengurangan desa rentan pangan baik sumbernya dari APBD maupun APBN membutuhkan waktu cukup lama dengan jumlah desa rentan pagan yang sekarang masih sangat banyak. "Kami menginginkan agar pengurangan desa rentan pangan itu diprogramkan setiap tahun minimal 10 desa, bukan empat tahun sekali, tetapi karena kondisi anggaran jadi program pengurangan itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap, agar program pengurangan desa rentan pangan setiap tahun dibantu menggunakan dana APBN mengingat keterbatasan dana yang tersedia dari APBD setempat.(fto)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Harapan kami dengan masih banyaknya desa rawan pangan, dana APBN bisa membantu mengatasi masalah tersebut di daerah ini karena dana APBD terbatas," kata Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, Junaidi, di Mukomuko, Sabtu.
Meskipun setiap tahun diprogramkan mengurangi desa rawan pangan di daerah itu, tapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dana APBD setempat terbatas. Hal ini menyebabkan dalam tempo empat tahun hanya delapan desa yang bisa dibebaskan dari rawan pangan tersebut.
Selain itu pengurangan desa rentan pangan juga dibantu dari dana APBN, lanjutnya, namun desanya masih sedikit hanya enam desa dengan kriteria 30 persen jumlah kepala keluarga di desa itu merupakan rumah tangga miskin (RTM). Begitu juga dengan program pengurangan desa rentan pangan mengunakan dana dari APBN lanjutnya, juga dilakukan selama empat tahun.
Ia menilai, program pengurangan desa rentan pangan baik sumbernya dari APBD maupun APBN membutuhkan waktu cukup lama dengan jumlah desa rentan pagan yang sekarang masih sangat banyak. "Kami menginginkan agar pengurangan desa rentan pangan itu diprogramkan setiap tahun minimal 10 desa, bukan empat tahun sekali, tetapi karena kondisi anggaran jadi program pengurangan itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap, agar program pengurangan desa rentan pangan setiap tahun dibantu menggunakan dana APBN mengingat keterbatasan dana yang tersedia dari APBD setempat.(fto)
Editor : Rangga Pandu Asmara Jingga
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012