Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Tim Pelaksana Program Peremajaan Sawit Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu hingga kini belum melakukan sosialisasi dan verifikasi data penerima program tersebut karena belum ada dana operasional untuk tim itu.
"Saat ini kami sedang menggurus dana operasional tim pelaksana peremajaan tanaman kelapa sawit ke pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan di Mukomuko, Kamis. Tim pelaksana program peremajaan tanaman kelapa sawit yang terdiri atas pejabat Dinas Pertanian setempat akan mendapatkan dana operasional dari pemerintah pusat.
Dana operasional tersebut untuk membiayai kegiatan tim dalam melakukan sosialisasi dan verifikasi data petani yang menerima bantuan program peremajaan kelapa sawit dari pemerintah pusat.
Ia menyatakan pemerintah pusat belum menyalurkan dana operasional tim pelaksana program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat karena terjadi perubahan plafon anggaran untuk operasional tim dari pemerintah pusat.
"Kemungkinan anggaran untuk operasional tim ini turun dari sebelumnya," ujarnya.
Oleh karena ada perubahan, katanya, instansinya mengusulkan lagi kebutuhan dana operasional tim pelaksana peremajaan tanaman kelapa sawit ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa karena dananya berkurang, maka otomatis ada beberapa kegiatan tim yang berkurang.
Kendati demikian, katanya, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diusulkan mendapat program peremajaan sawit tidak berubah, yakni sekitar 3.000 hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Saat ini kami sedang menggurus dana operasional tim pelaksana peremajaan tanaman kelapa sawit ke pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan di Mukomuko, Kamis. Tim pelaksana program peremajaan tanaman kelapa sawit yang terdiri atas pejabat Dinas Pertanian setempat akan mendapatkan dana operasional dari pemerintah pusat.
Dana operasional tersebut untuk membiayai kegiatan tim dalam melakukan sosialisasi dan verifikasi data petani yang menerima bantuan program peremajaan kelapa sawit dari pemerintah pusat.
Ia menyatakan pemerintah pusat belum menyalurkan dana operasional tim pelaksana program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat karena terjadi perubahan plafon anggaran untuk operasional tim dari pemerintah pusat.
"Kemungkinan anggaran untuk operasional tim ini turun dari sebelumnya," ujarnya.
Oleh karena ada perubahan, katanya, instansinya mengusulkan lagi kebutuhan dana operasional tim pelaksana peremajaan tanaman kelapa sawit ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa karena dananya berkurang, maka otomatis ada beberapa kegiatan tim yang berkurang.
Kendati demikian, katanya, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diusulkan mendapat program peremajaan sawit tidak berubah, yakni sekitar 3.000 hektare.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018