Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu menilai, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu berpotensi meminggirkan nelayan tradisional dari area Pelabuhan Pulau Baai yang selama ini menjadi sentra aktivitas perikanan tangkap.
"Kami melihat ada potensi dan rencana meminggirkan nelayan dari akar mereka yaitu Pelabuhan Pulau Baai, kata Manager Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Walhi Bengkulu, Teo Refelson di Bengkulu, Selasa.
Saat diskusi bersama sejumlah aktivis lingkungan dan pegiat advokasi hak-hak masyarakat, Teo mengatakan dalam dokumen perencanaan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai, pemerintah akan menghilangkan fasilitas pusat pelelangan ikan (PPI) yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan.
Penghilangan infrastruktur tersebut tertuang dalam rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai yang disusun Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Pulau Baai yang disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan RZWP3K Provinsi Bengkulu.
"Dalam rapat penyusunan RZWP3K Provinsi Bengkulu yang sudah dilakukan beberapa kali putaran diskusi terungkap bahwa PPI itu akan digusur dari area pelabuhan, kata Teo.
Ia menilai, kebijakan tersebut terlalu dini sebab tidak ada komunikasi dengan para nelayan yang selama ini menyandarkan kapal dan melakukan bongkar hasil tangkapan di pelabuhan tersebut.
Bersama lembaga non-pemerintah lainnya yang beberapa kali diundang untuk mengulas dokumen RZWP3K tersebut, Teo mengatakan dengan tegas menolak rencana itu.
"Kami bersama perwakilan lembaga non-pemerintah lainnya sudah menolak rencana itu dan diskusi hari ini juga untuk mematangkan analisis untuk menolak penggusuran itu, ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan nelayan dalam penyusunan dokumen RZWP3K tersebut, bukan justru meminggirkan para nelayan.
Apalagi, pemerintah daerah belum memiliki rencana lokasi pengganti PPI Pulau Baai sehingga dikhawatirkan akan memicu keresahan di tingkat nelayan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kami melihat ada potensi dan rencana meminggirkan nelayan dari akar mereka yaitu Pelabuhan Pulau Baai, kata Manager Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Walhi Bengkulu, Teo Refelson di Bengkulu, Selasa.
Saat diskusi bersama sejumlah aktivis lingkungan dan pegiat advokasi hak-hak masyarakat, Teo mengatakan dalam dokumen perencanaan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai, pemerintah akan menghilangkan fasilitas pusat pelelangan ikan (PPI) yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan.
Penghilangan infrastruktur tersebut tertuang dalam rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai yang disusun Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Pulau Baai yang disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan RZWP3K Provinsi Bengkulu.
"Dalam rapat penyusunan RZWP3K Provinsi Bengkulu yang sudah dilakukan beberapa kali putaran diskusi terungkap bahwa PPI itu akan digusur dari area pelabuhan, kata Teo.
Ia menilai, kebijakan tersebut terlalu dini sebab tidak ada komunikasi dengan para nelayan yang selama ini menyandarkan kapal dan melakukan bongkar hasil tangkapan di pelabuhan tersebut.
Bersama lembaga non-pemerintah lainnya yang beberapa kali diundang untuk mengulas dokumen RZWP3K tersebut, Teo mengatakan dengan tegas menolak rencana itu.
"Kami bersama perwakilan lembaga non-pemerintah lainnya sudah menolak rencana itu dan diskusi hari ini juga untuk mematangkan analisis untuk menolak penggusuran itu, ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan nelayan dalam penyusunan dokumen RZWP3K tersebut, bukan justru meminggirkan para nelayan.
Apalagi, pemerintah daerah belum memiliki rencana lokasi pengganti PPI Pulau Baai sehingga dikhawatirkan akan memicu keresahan di tingkat nelayan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018