Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi mengimbau pemerintah daerah agar proaktif dalam merealisasikan proyek strategis nasional, sehingga satu-satunya program yang tersisa yakni pembangunan jalan tol Bengkulu tidak ikut dicoret oleh pemerintah pusat.
"Kita berharap kepada gubernur untuk dapat lebih progresif, kalau tidak alokasi tambahan infrastruktur di Provinsi Bengkulu semakin hari semakin berkurang, proyek nasional berkurang, DAK juga, semuanya nanti bisa saja semakin berkurang," kata Jonaidi di Bengkulu, Senin.
Bagian tugas pemda seperti, merampungkan pembebasan lahan, soal peraturan daerah RTRW atau pengurusan analisis dampak lingkungannya.
Untuk persyaratan penunjang pembangunan jalan tol yang menjadi tanggung jawab daerah itu, kata dia, sebaiknya pemerintah daerah segera merampungkannya sehingga tak bernasib seperti realisasi pembangunan jalur kereta.
"Seperti rel kereta, beberapa persiapan sudah dilakukan bersama kabupaten dan kota, sudah bekerja tapi ternyata dicoret, jadi secepatnya selesaikan, sehingga proyek ini bisa segera dimulai," ucap Jonaidi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang proyek strategis nasional, dari ratusan rencana pembangunan infrastruktur, Bengkulu mendapatkan alokasi dua model pembangunan, yaitu jalan tol dari Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) ke Kota Bengkulu dan rel kereta api dari Muara Enim (Sumatera Selatan) menuju Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.
Namun pada Peraturan Presiden bernomor 56 Tahun 2018 tentang proyek strategis nasional yang baru saja ditandatangani 20 Juli 2018 ini, ternyata hanya tinggal program pembangunan jalan tol saja untuk Bengkulu.
"Saya juga tidak tahu pasti mengapa dihilangkan, belum tahu alasan jelasnya. Kami juga merasa kecewa pemerintah pusat menghapus pembangunan rel kereta," kata dia.
Dia berharap Provinsi Bengkulu juga masuk dalam skala prioritas pembangunan pemerintah pusat, sama halnya seperti provinsi-provinsi lain, apalagi daerah yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera ini sangat mengandalkan pembangunan tersebut sebagai stimulus percepatan daerah.
Sementara itu, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyebutkan, proyek pembangunan rel kereta api tetap akan direalisasikan, dan memang tidak bergantung pada APBN melainkan pembiayaan swasta atau investor.
"Apalagi saat ini terkait rencana pembangunan itu kita sudah selesai pada penetapan trase atau rute, yang berarti selanjutnya sudah masuk tahapan pembebasan lahan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kita berharap kepada gubernur untuk dapat lebih progresif, kalau tidak alokasi tambahan infrastruktur di Provinsi Bengkulu semakin hari semakin berkurang, proyek nasional berkurang, DAK juga, semuanya nanti bisa saja semakin berkurang," kata Jonaidi di Bengkulu, Senin.
Bagian tugas pemda seperti, merampungkan pembebasan lahan, soal peraturan daerah RTRW atau pengurusan analisis dampak lingkungannya.
Untuk persyaratan penunjang pembangunan jalan tol yang menjadi tanggung jawab daerah itu, kata dia, sebaiknya pemerintah daerah segera merampungkannya sehingga tak bernasib seperti realisasi pembangunan jalur kereta.
"Seperti rel kereta, beberapa persiapan sudah dilakukan bersama kabupaten dan kota, sudah bekerja tapi ternyata dicoret, jadi secepatnya selesaikan, sehingga proyek ini bisa segera dimulai," ucap Jonaidi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang proyek strategis nasional, dari ratusan rencana pembangunan infrastruktur, Bengkulu mendapatkan alokasi dua model pembangunan, yaitu jalan tol dari Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) ke Kota Bengkulu dan rel kereta api dari Muara Enim (Sumatera Selatan) menuju Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.
Namun pada Peraturan Presiden bernomor 56 Tahun 2018 tentang proyek strategis nasional yang baru saja ditandatangani 20 Juli 2018 ini, ternyata hanya tinggal program pembangunan jalan tol saja untuk Bengkulu.
"Saya juga tidak tahu pasti mengapa dihilangkan, belum tahu alasan jelasnya. Kami juga merasa kecewa pemerintah pusat menghapus pembangunan rel kereta," kata dia.
Dia berharap Provinsi Bengkulu juga masuk dalam skala prioritas pembangunan pemerintah pusat, sama halnya seperti provinsi-provinsi lain, apalagi daerah yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera ini sangat mengandalkan pembangunan tersebut sebagai stimulus percepatan daerah.
Sementara itu, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyebutkan, proyek pembangunan rel kereta api tetap akan direalisasikan, dan memang tidak bergantung pada APBN melainkan pembiayaan swasta atau investor.
"Apalagi saat ini terkait rencana pembangunan itu kita sudah selesai pada penetapan trase atau rute, yang berarti selanjutnya sudah masuk tahapan pembebasan lahan," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018