Bengkulu Selatan (Antaranews Bengkulu) - Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Yevri Sudianto meminta setiap organisasi perangkat daerah di wilayah itu mempercepat penyerapan anggaran agar pembangunan terus berjalan.
"Serapan anggaran yang rendah dapat berdampak buruk terhadap capaian pembangunan dan perekonomian," kata dia di Manna, Selasa.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan sejumlah aktivitas ekonomi, seperti di pertokoan dan industri akan terkerek negatif karena pengucuran dana yang telat dilakukan oleh pemerintah.
"Uang tidak mengalir, akibatnya kontraktor tidak dapat membeli barang kebutuhan untuk membangun proyek dan tidak dapat membayar pedagang serta buruh. Serapan anggaran memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan penganggaran APBD 2019 akan mengacu daya serap tahun ini. Apabila serapan itu rendah maka akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran tahun depan.
"Jika realisasi anggaran rendah maka dana alokasi umum dari pemerintah pusat akan mengalami pemotongan. Situasi ini akan berdampak buruk bagi Bengkulu Selatan karena keuangan daerah ini belum independen," pungkasnya.
Merujuk laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bengkulu Selatan, hingga Semester I 2018, realisasi anggaran hanya berjumlah 40,6 persen atau sebesar Rp371,5 miliar dari total belanja Rp914,1 miliar.
Rincian serapan anggaran tersebut, yakni belanja tidak langsung sebesar Rp276,2 miliar dan belanja langsung senilai Rp91,6 miliar.
Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Bengkulu Selatan, serApan anggaran di Dinas Kesehatan sebesar 3,73 persen, Dinas Perikanan (8,87 persen), Dinas Pariwisata (9,47 persen), Dinas Perdagangan dan Industri (12,74 persen), Dinas PUPR (19,40 persen), dan Dinas Pertanian sebesar 19,54 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Serapan anggaran yang rendah dapat berdampak buruk terhadap capaian pembangunan dan perekonomian," kata dia di Manna, Selasa.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan sejumlah aktivitas ekonomi, seperti di pertokoan dan industri akan terkerek negatif karena pengucuran dana yang telat dilakukan oleh pemerintah.
"Uang tidak mengalir, akibatnya kontraktor tidak dapat membeli barang kebutuhan untuk membangun proyek dan tidak dapat membayar pedagang serta buruh. Serapan anggaran memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan penganggaran APBD 2019 akan mengacu daya serap tahun ini. Apabila serapan itu rendah maka akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran tahun depan.
"Jika realisasi anggaran rendah maka dana alokasi umum dari pemerintah pusat akan mengalami pemotongan. Situasi ini akan berdampak buruk bagi Bengkulu Selatan karena keuangan daerah ini belum independen," pungkasnya.
Merujuk laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bengkulu Selatan, hingga Semester I 2018, realisasi anggaran hanya berjumlah 40,6 persen atau sebesar Rp371,5 miliar dari total belanja Rp914,1 miliar.
Rincian serapan anggaran tersebut, yakni belanja tidak langsung sebesar Rp276,2 miliar dan belanja langsung senilai Rp91,6 miliar.
Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Bengkulu Selatan, serApan anggaran di Dinas Kesehatan sebesar 3,73 persen, Dinas Perikanan (8,87 persen), Dinas Pariwisata (9,47 persen), Dinas Perdagangan dan Industri (12,74 persen), Dinas PUPR (19,40 persen), dan Dinas Pertanian sebesar 19,54 persen.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018