Aktivis lingkungan bersama warga dan pemuda di delapan provinsi yang bergakung dalam Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih, secara simbolis mengirimkan kartu pos berisi tantangan mengembangkan energi bersih berkelanjutan kepada pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin dan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Inisiator Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), Ali Akbar mengatakan bahwa Sumatera saat ini berada di ambang kehancuran ekologis sebagai muara dari rakusnya penggunaan energi kotor batu bara. Menurutnya, kebijakan menyandarkan sumber energi dari batubara adalah peta jalan salah dan dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan mahluk hidup di dalamnya.
“Tanpa desakan dan tantangan dari gerakan masyarakat sipil, kedua kandidat tidak dapat diharapkan untuk beralih dari energi kotor ke energi terbarukan. Dimasa depan, kandidat terpilih sejatinya harus mampu menentukan energi terbaik dari sumber daya terbaik yang ada di Indonesia sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi,” ucap Ketua Kanopi Bengkulu ini.
Kartu pos yang dikirim dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung pada intinya berisi pesan yang sama yaitu menantang kedua pasangan capres untuk berani menghentikan proyek energi kotor batu bara yang menyengsarakan rakyat. Total kartu pos yang akan dikirimkan sebanyak 50 ribu kartu di mana sisa kartu pos akan dikirim menjelang pelantikan presiden terpilih pada Oktober 2019.
Melalui aksi simbolis yang dilakukan oleh 20 aktivis lingkungan dari masing-masing wilayah sebanyak 20 kartu pos dikirimkan masing-masing 10 kartu pos ke markas TKN Capres Jokowi-Amin dan 10 kartu pos ke markas BPN Capres Prabowo-Sandi di Jakarta. Kartu pos tersebut dikiriman melalui kantor pos di masing-masing wilayah dengan menggunakan layanan lacak status kiriman untuk memastikan bahwa kartu pos tersebut sampai ke tangan Capres Jokowi dan Capres Prabowo.
Di Bengkulu kata Ali, proyek PLTU batu bara Teluk Sepang sudah memberikan dampak terhadap petani penggarap lahan. Tanam tumbuh petani digusur terlebih dahulu baru diganti rugi dengan nilai yang tidak adil bagi petani. Ditambah lagi ancaman lain apabila PLTU sudah beroperasi. Sebanyak 2.732,4 ton/hari batu bara akan dibakar yang akan menghasilkan 35 persen abu terbang dan abu bawah.
“Melalui kartu pos ini kami minta pemerintah segera hentikan PLTU batu bara Teluk Sepang dan beralih ke energi terbarukan,” kata Tamara Natasya, salah seorang pemuda Teluk Sepang yang mengirimkan kartu pos.
Isi kartu pos tersebut juga menyuarakan keprihatinan dari setiap wilayah. Khususnya dari kalangan anak muda Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang tempat tinggalnya rusak dan tercemar oleh proyek energi kotor batu bara. Salah satunya dari Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat yang terdampak pencemaran tambang batu bara dan operasional PLTU batu bara Keban Agung.
“Tiap hari debu dan abu batu bara dari PLTU dan pengerukan batu bara terhirup oleh warga desa kami,” ujar Rusdi, aktivis lingkungan dari Desa Muara Maung yang terlibat dalam aksi pengiriman kartu pos tersebut.
Di Aceh, aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR), Masykur menyebutkan tambang batu bara dan PLTU batu bara Nagan Raya menjadi sumber konflik lingkungan bagi masyarakat Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
Sementara Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso meminta siapapun pasangan presiden dan capres terpilih harus peka terhadap energi bersih sebagai pilihan utama kebijakan atas sumber kelistrikan di Indonesia. Aditia bilang “Golput adalah alternatif pilihan bagi presiden yang tidak pro terhadap energi bersih,”.
Direktur Yayasan Srikandi Lestari dari Sumatera Utara, Mimi Surbakti mengatakan telah menyaksikan operasional PLTU Pangkalan Susu di pesisir Langkat yang menganggu kelestarian laut sehingga secara langsung mengganggu mata pencaharian nelayan. Menurutnya, bila proyer PLTU terus dilanjutkan Indonesia akan sulit memberantas kemiskinan sehingga pemerintah harus mencabut izin PLTU Pangkalan Susu bila ingin menciptakan Indonesia yang berkeadilan.
Ditambahkan Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra bahwa masa depan Indonesia ada pada energi bersih. “Jangan lagi mengorbankan kesehatan masyarakat dengan penggunaan energi fosil, pemimpin Indonesia kedepan harus punya visi untuk memastikan generasi Indonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang bersih dan sehat,” ucapnya.
Sayangnya kata Wendra, pemerintah masih sibuk akan membangun PLTU batu bara baru di Pulau Sumatera dengan total daya mencapai 7.000 MW, padahal saat ini Sumatera sudah kelebihan daya listrik mencapai 2.000 MW.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019