Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu
mendesak Gubernur Junaidi Hamsyah agar segera mendefinitifkan kepala
dinas pekerjaan umum yang sudah lebih dua tahun dijabat seorang
pelaksana tugas.
"Karena program pembangunan itu vital dan tanggung jawabnya berat, jadi kami minta Gubernur segera mendefinitifkan jabatan kepala dinas pekerjaan umum," kata anggota Fraksi Rafflesia Bersatu Aank Junaidi di Bengkulu, Senin.
Ia mengungkapkan hal itu sebelum membacakan pandangan umum fraksinya terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam sidang paripurna di gedung DPRD.
Jabatan seorang pelaksana tugas, menurutnya, tidak sekuat kepala dinas definitif dalam mengambil kebijakan.
Apalagi pada tahun anggaran baru, banyak program pembangunan yang sudah disepakati dananya oleh DPRD untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai bidang.
"Jangan sampai serapan dana yang kecil di Dinas Pekerjaan Umum seperti tahun anggaran 2012 terulang lagi. Kami tidak mempersoalkan siapa yang ditunjuk, yang penting defenitif," katanya.
Sebelumnya anggota Fraksi PKS Burhandari juga mendesak Gubernur Bengkulu segera mendefinitifkan jabatan kepala dinas pekerjaan umum.
"Jabatan seorang pelaksana tugas kepala dinas di Dinas Pekerjaan Umum sudah berjalan lebih dari dua tahun, ini janggal," katanya.
Menurutnya, banyak PNS di Provinsi Bengkulu yang memiliki kapasitas untuk memimpin dinas itu.
Burhandari mengatakan, jangan sampai muncul persepsi publik terhadap berbagai proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang dikendalikan sekelompok atau orang tertentu.
"Gubernur harus tegas, karena jabatannya juga sudah definitif, bukan Plt Gubernur lagi, harus berani mengambil keputusan," katanya.
Tahun anggaran baru menurut Burhandari sangat tepat untuk mendefenitifkan jabatan kepala dinas pekerjaan umum sebab proses lelang pembangunan aset pemerintah mulai berjalan.
"Kalau kepala dinas diganti saat program berjalan, hasil pencapaian program itu tidak akan maksimal," ujarnya.
Menanggapi hal ini Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat mengatakan, kekosongan jabatan kepala dinas PU sudah diproyeksikan Gubernur untuk didefinitifkan tahun ini.
"Tapi ada mekanisme yang harus dan proses yang dilakukan," katanya.
Selain itu, menurutnya, Pemprov Bengkulu masih konsentrasi mengisi kekosongan sejumlah jabatan untuk PNS Eselon IV yang akan diambil sumpahnya dan dilantik Selasa, (29/1).(ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Karena program pembangunan itu vital dan tanggung jawabnya berat, jadi kami minta Gubernur segera mendefinitifkan jabatan kepala dinas pekerjaan umum," kata anggota Fraksi Rafflesia Bersatu Aank Junaidi di Bengkulu, Senin.
Ia mengungkapkan hal itu sebelum membacakan pandangan umum fraksinya terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam sidang paripurna di gedung DPRD.
Jabatan seorang pelaksana tugas, menurutnya, tidak sekuat kepala dinas definitif dalam mengambil kebijakan.
Apalagi pada tahun anggaran baru, banyak program pembangunan yang sudah disepakati dananya oleh DPRD untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai bidang.
"Jangan sampai serapan dana yang kecil di Dinas Pekerjaan Umum seperti tahun anggaran 2012 terulang lagi. Kami tidak mempersoalkan siapa yang ditunjuk, yang penting defenitif," katanya.
Sebelumnya anggota Fraksi PKS Burhandari juga mendesak Gubernur Bengkulu segera mendefinitifkan jabatan kepala dinas pekerjaan umum.
"Jabatan seorang pelaksana tugas kepala dinas di Dinas Pekerjaan Umum sudah berjalan lebih dari dua tahun, ini janggal," katanya.
Menurutnya, banyak PNS di Provinsi Bengkulu yang memiliki kapasitas untuk memimpin dinas itu.
Burhandari mengatakan, jangan sampai muncul persepsi publik terhadap berbagai proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang dikendalikan sekelompok atau orang tertentu.
"Gubernur harus tegas, karena jabatannya juga sudah definitif, bukan Plt Gubernur lagi, harus berani mengambil keputusan," katanya.
Tahun anggaran baru menurut Burhandari sangat tepat untuk mendefenitifkan jabatan kepala dinas pekerjaan umum sebab proses lelang pembangunan aset pemerintah mulai berjalan.
"Kalau kepala dinas diganti saat program berjalan, hasil pencapaian program itu tidak akan maksimal," ujarnya.
Menanggapi hal ini Sekretaris Provinsi Bengkulu Asnawi Lamat mengatakan, kekosongan jabatan kepala dinas PU sudah diproyeksikan Gubernur untuk didefinitifkan tahun ini.
"Tapi ada mekanisme yang harus dan proses yang dilakukan," katanya.
Selain itu, menurutnya, Pemprov Bengkulu masih konsentrasi mengisi kekosongan sejumlah jabatan untuk PNS Eselon IV yang akan diambil sumpahnya dan dilantik Selasa, (29/1).(ANT)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013