Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengusulkan agar menutup seluruh akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu atau lockdown, sebagai upaya pencegahan penularan virus korona jenis baru atau COVID-19.
Kata Helmi, usulan ini disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan berharap gubernur dapat meneruskannya ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, sebab keputusan melakukan lockdown ada di tangan Presiden.
"Karena Bengkulu sekarang masih zona hijau maka kami pemerintah kota mengusulkan kepada gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat agar gubernur bisa mengusulkan ke Presiden melakukan lockdown Provinsi Bengkulu ini," kata Helmi saat diwawancarai di Balai Kota Bengkulu, Rabu (25/3).
Permintaan lockdown ini dengan menutup semua akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu baik itu melalui udara, darat dan laut dan meningkatkan pengawasan terhadap kargo yang membawa obat-obat atau alat medis lainnya melalui jalur udara, darat dan laut.
Helmi menjelaskan, permintaan lockdown ini berdasarkan pertimbangan dan sudah melalui kajian yang matang, terutama kekhawatiran terhadap aspek kedisiplinan masyarakat Provinsi Bengkulu.
Helmi mencontohkan soal kedatangan 200 mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu yang baru saja melakukan study tour ke beberapa kota yang terjangkit virus korona. Kelompok mahasiswa tersebut tiba di Kota Bengkulu tanpa berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bengkulu.
Kedatangan kelompok mahasiswa yang tiba tanpa diawasi dan dilakukan karantina ini mengkhawatirkan, sebab bisa saja mereka telah tertular virus korona dan bisa menularkannya ke warga yang lain.
"Kasus lainnya ada seorang cucu yang mau melayat neneknya yang meninggal di Jakarta dan diduga meninggal karena virus korona, cucunya ini berangkat tanpa sepengetahuan pemerintah, ini mengkhawatirkan dan banyak cerita-cerita lain. Kita tidak bisa mengawasi setiap rumah secara maksimal," papar Helmi.
Pertimbangan lainnya, kata Helmi yakni dengan kondisi rumah sakit, tenaga kesehatan, fasilitas medis seperti alat pelindung diri (APD) dan ventilator yang ada saat ini dikhawatirkan tidak mampu menangani jika terjadi lonjakan pasien COVID-19.
Lockdown menstabilkan ekonomi
Helmi menerangkan, imbauan pekerja agar bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan pelajar serta ASN memberikan dampak negatif terhadap perputaran ekonomi yang akhirnya berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.
Kata Helmi, pemerintah tidak bisa secara terus menerus melakukan intervensi uang daerah atau APBD terhadap kebijakan isolasi diri secara mandiri ini, apalagi hal tersebut dilakukan dalam waktu yang panjang.
Menurut Helmi, dengan memberlakukan lockdown atau menutup semua akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu, maka imbauan bekerja di rumah dan kebijakan meliburkan pelajar serta ASN tidak perlu lagi diberlakukan, sehingga perputaran ekonomi dapat stabil kembali.
"Dengan lockdown isolasi rumah tidak perlu lagi dilakukan, masyarakat boleh keluar rumah. Sekarang ini kita di rumah tapi bandara di buka, orang darang bawa penyakit kita tidak bisa awasi. Lockdown membuat ketenangan, orang bisa beraktifitas, ekonomi tetap berputar," sebut Helmi.
Helmi menjelaskan, kebijakan melakukan lockdown ini harus diikuti dengan upaya mendeteksi siapa-siapa saja masyarakat yang sudah tertular virus korona secara massal.
Dengan demikian, maka pemerintah bisa fokus menangani masyarakat yang telah tertular saja, tanpa takut ada penambahan pasien dari luar Bengkulu.
"Lockdown bukan berarti logistik yang mau masuk ke Bengkulu ditutup juga. Mereka tetap bisa masuk tapi dengan pengawasan yang ketat. BBM, sembako, alat kesehatan tetap bisa masuk," tegas Helmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Kata Helmi, usulan ini disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan berharap gubernur dapat meneruskannya ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, sebab keputusan melakukan lockdown ada di tangan Presiden.
"Karena Bengkulu sekarang masih zona hijau maka kami pemerintah kota mengusulkan kepada gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat agar gubernur bisa mengusulkan ke Presiden melakukan lockdown Provinsi Bengkulu ini," kata Helmi saat diwawancarai di Balai Kota Bengkulu, Rabu (25/3).
Permintaan lockdown ini dengan menutup semua akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu baik itu melalui udara, darat dan laut dan meningkatkan pengawasan terhadap kargo yang membawa obat-obat atau alat medis lainnya melalui jalur udara, darat dan laut.
Helmi menjelaskan, permintaan lockdown ini berdasarkan pertimbangan dan sudah melalui kajian yang matang, terutama kekhawatiran terhadap aspek kedisiplinan masyarakat Provinsi Bengkulu.
Helmi mencontohkan soal kedatangan 200 mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu yang baru saja melakukan study tour ke beberapa kota yang terjangkit virus korona. Kelompok mahasiswa tersebut tiba di Kota Bengkulu tanpa berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bengkulu.
Kedatangan kelompok mahasiswa yang tiba tanpa diawasi dan dilakukan karantina ini mengkhawatirkan, sebab bisa saja mereka telah tertular virus korona dan bisa menularkannya ke warga yang lain.
"Kasus lainnya ada seorang cucu yang mau melayat neneknya yang meninggal di Jakarta dan diduga meninggal karena virus korona, cucunya ini berangkat tanpa sepengetahuan pemerintah, ini mengkhawatirkan dan banyak cerita-cerita lain. Kita tidak bisa mengawasi setiap rumah secara maksimal," papar Helmi.
Pertimbangan lainnya, kata Helmi yakni dengan kondisi rumah sakit, tenaga kesehatan, fasilitas medis seperti alat pelindung diri (APD) dan ventilator yang ada saat ini dikhawatirkan tidak mampu menangani jika terjadi lonjakan pasien COVID-19.
Lockdown menstabilkan ekonomi
Helmi menerangkan, imbauan pekerja agar bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan pelajar serta ASN memberikan dampak negatif terhadap perputaran ekonomi yang akhirnya berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.
Kata Helmi, pemerintah tidak bisa secara terus menerus melakukan intervensi uang daerah atau APBD terhadap kebijakan isolasi diri secara mandiri ini, apalagi hal tersebut dilakukan dalam waktu yang panjang.
Menurut Helmi, dengan memberlakukan lockdown atau menutup semua akses keluar-masuk Provinsi Bengkulu, maka imbauan bekerja di rumah dan kebijakan meliburkan pelajar serta ASN tidak perlu lagi diberlakukan, sehingga perputaran ekonomi dapat stabil kembali.
"Dengan lockdown isolasi rumah tidak perlu lagi dilakukan, masyarakat boleh keluar rumah. Sekarang ini kita di rumah tapi bandara di buka, orang darang bawa penyakit kita tidak bisa awasi. Lockdown membuat ketenangan, orang bisa beraktifitas, ekonomi tetap berputar," sebut Helmi.
Helmi menjelaskan, kebijakan melakukan lockdown ini harus diikuti dengan upaya mendeteksi siapa-siapa saja masyarakat yang sudah tertular virus korona secara massal.
Dengan demikian, maka pemerintah bisa fokus menangani masyarakat yang telah tertular saja, tanpa takut ada penambahan pasien dari luar Bengkulu.
"Lockdown bukan berarti logistik yang mau masuk ke Bengkulu ditutup juga. Mereka tetap bisa masuk tapi dengan pengawasan yang ketat. BBM, sembako, alat kesehatan tetap bisa masuk," tegas Helmi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020