Bupati Mukomuko: Peringatan kemerdekaan momen kebangkitan hadapi COVID-19

Mukomuko (ANTARA) - Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu Choirul Huda mengajak seluruh masyarakat di daerah itu menjadikan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momen kebangkitan bersama untuk menghadapi wabah virus corona jenis baru atau COVID-19.

“Peringatan HUT Kemerdekaan RI ini kita buat sebagai momen kebangkitan seluruh masyarakat menghadapi sebuah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 dan bagaimana semangat bersama untuk memulihkan kehidupan perekonomian di daerah,” katanya di Mukomuko, Senin.

Ia mengatakan hal itu usai menjadi inspektur upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI di depan sekretariat pemerintah setempat.

Akan tetapi, ia menyarankan seluruh masyarakat di daerah ini harus tetap waspada dan menyelamatkan jiwa masyarakat yang satu dengan yang lain dengan cara mematuhi protokol kesehatan.

“Artinya ruh atau momen peringatan ini harus kita curahkan. Yang perlu kita lakukan adalah penanggulangan karena yang kita hadapi sekarang ini adalah wabah virus corona, mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat dan virus corona jenis baru ini segera hilang dari muka bumi ini,” ujarnya pula.

Selain tetap harus selalu waspada, ia mengatakan, seluruh masyarakat harus segera bangkit, semangat untuk bangkit dan semangat membangkitkan perekonomian yang ada di daerah ini dibangkitkan lagi.

“Ini merupakan suatu persoalan bangsa yang harus kita lakukan bersama. Untuk itu pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini momen ini dijadikan semangat untuk mengatasi berbagai masalah kita, untuk kita menuju sebuah kondisi yang baru,” ujarnya.

Dengan semangat HUT Kemerdekaan RI ini lah masyarakat dan bangsa harus segera bangkit dan terus berjalan, tidak boleh berhenti, masyarakat harus terus mengisi pembangunan di daerah ini secara maksimal.

Jumlah peserta upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75 di daerah ini dibatasi paling banyak maksimal 50 orang yang terdiri dari pejabat instansi vertikal hingga pejabat eselon dua di lingkungan pemerintah setempat.